Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat di Bali, Jokowi Mau Tunjukkan Kondisinya Aman dari Erupsi Gunung Agung

Kompas.com - 22/12/2017, 18:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

RAJA AMPAT, KOMPAS.com - Usai menghadiri sejumlah agenda di Provinsi Papua dan Papua Barat sejak Rabu (20/12/2017), Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bertolak ke Provinsi Bali, Jumat (22/12/2017).

Di Pulau Dewata, Presiden Jokowi akan menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Kerja. Ada beberapa topik rapat, antara lain dampak erupsi Gunung Agung hingga tentang perekonomian di Indonesia.

Kepada jurnalis di Kabupaten Raja Ampat, Papua sebelum bertolak ke Bali pada Jumat siang, Jokowi mengungkapkan alasannya memilih Bali sebagai tempat diselenggarakannya rapat terbatas.

Biasanya, rapat terbatas memang digelar di Kantor Presiden Jakarta atau Istana Kepresidenan Bogor.

"Kami ingin menunjukkan Bali itu aman. Bali itu aman dipakai untuk akhir tahun. Jadi, jangan sampai ada sebuah persepsi, karena ada masalah erupsi di Gunung Agung," ujar Jokowi.

(Baca juga: BNPB Pastikan Bali Aman Dikunjungi, meski Gunung Agung Berstatus Awas)

Jokowi bertolak ke Bali dari Bandar Udara Marinda Raja Ampat. Presiden dan rombongan sempat singgah di Bandar Udara Domine Edurd Osok, Sorong, untuk mengganti pesawatnya dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Sejumlah menteri turut serta dalam penerbangan dari Sorong menuju Bali. Antara lain, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto juga turut dalam penerbangan tersebut.

Kompas TV Garuda Indonesia mengalami penurunan angka penumpang di rute internasional akibat gunung agung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com