BBM Satu Harga di Papua Sudah Jalan, tetapi Stok Terbatas

JAKARTA, KOMPAS.com - Program BBM Satu Harga di Papua disebut sudah berjalan baik. Di berbagai titik pengoperasian, masyarakat menikmati harga yang sama dengan wilayah lain di Indonesia.

“Progam Pak Jokowi ini sudah bagus dan dijalankan dengan baik oleh Pertamina. Masyarakat sudah menikmati harga yang sama,” kata Kabag Umum Setda Kabupaten Puncak Firom M. Balinal, melalui keterangan tertulis, Jumat (22/12/2017).

Dampak harga BBM yang sama ini, menurut Firom, sangat dirasakan masyarakat Ilaga.

Harga kebutuhan pokok seperti sayur di pasar menjadi lebih terjangkau, anak-anak lebih semangat dalam belajar di malam hari karena BBM untuk genset lebih murah, dan ekonomi lebih bergairah.

Baca juga: Kata Tokoh Papua, Harga BBM Hanya Turun Saat Jokowi Blusukan ke Papua

Meski demikian, ada hal yang harus ditingkatkan yaitu stok yang masih sangat terbatas.

Dia menyadari, bahwa penerbangan ke wilayah yang berada pada ketinggian 7.500 kaki memang tidak mudah.

BBM harus diangkut dengan pesawat Air Tractor yang hanya berkapasitas 4KL sekali angkut.

“Belum lagi kalau cuaca tidak bagus, risiko sangat tinggi. Apalagi, penerbangan juga melayani rute lain,” kata Firom.

Seperti halnya titik lain di Papua, lembaga penyalur BBM Satu Harga yang dioperasikan Pertamina di Ilaga, memang menjual dengan harga sama yaitu Rp 6.450 untuk premium dan Rp 5.150 untuk solar.

Jika ada yang menjual lebih tinggi, kata Firom, dilakukan di luar lembaga resmi yang dioperasikan Pertamina.

“Pasokan memang harus ditambah. Karena, ada juga masyarakat dari luar Ilaga yang turut membeli,” ujar Firom.

Baca juga: Harga BBM di Papua Hanya Turun Saat Jokowi Blusukan ke Papua, Ini Komentar Istana...

Firom mengatakan, kebutuhan masyarakat memang tinggi. Tak jarang, antrean panjang dilakukan di berbagai lembaga resmi tersebut.

“Guna mengantisipasi hal itu, kami dari Bagian Umum Setda Kabupaten Puncak, ke depan berencana untuk memberlakukan sistem kupon,” kata Firom.

Mahal

Program BBM Satu Harga belakangan menjadi sorotan setelah salah satu tokoh agama di Papua, Pastor John Jonga mengungkapkan bahwa program ini tidak berjalan dengan baik.