Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tanggapi Keluhan Harga BBM Papua, "Laporkan, Itu Saya Kejar"

Kompas.com - 20/12/2017, 17:52 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

NABIRE, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku tidak mendapatkan laporan dari Pertamina jika pelaksanaan program "BBM satu harga" di Provinsi Papua tidak berjalan dengan baik.

"Pertamina sudah saya perintahkan (mengawasi program BBM satu harga). Tapi dari Pertamina sendiri enggak ada informasi mengenai itu (ketidakstabilan harga BBM)," ujar Presiden Jokowi di sela blusukan di proyek Bandara Nabire, Papua, Rabu (20/12/2017).

Oleh sebab itu, Jokowi pun meminta siapa saja yang mengetahui bahwa program BBM satu harga di Papua tidak berjalan baik, untuk melapor kepadanya.

"Kalau ada, tolong (dilaporkan) atau dicek di lapangan sajalah di mana. Akan kami perbaiki. Kalau dapat, laporkan di mana, itu yang saya kejar," ucap Jokowi.

(Baca juga: Harga BBM di Papua Hanya Turun Saat Jokowi Blusukan ke Papua, Ini Komentar Istana...)

Presiden Jokowi melanjutkan, program BBM satu harga sebenarnya tidak hanya diberlakukan di Papua saja. Namun, program itu juga di berjalan di sejumlah provinsi lain yang akseptabilitasnya sulit, misalnya di Kalimantan Utara dan Maluku Utara.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta publik harap maklum jika dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal.

"Biasalah dalam awal-awal sebuah program. Karena ini ada di banyak tempat, tidak hanya di Papua saja. Memang perlu monitoring, kontrol yang kuat sehingga kalau dapat laporan di mana ya itu yang saya kejar," ujar Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, tokoh agama asal Papua, Pastor John Djonga menyebutkan, kebijakan bahan bakar minyak satu harga di Papua belum berjalan dengan baik.

(Baca: Kata Tokoh Papua, Harga BBM Hanya Turun Saat Jokowi Blusukan ke Papua)

Harga BBM sama seperti di Pulau Jawa saat Presiden Jokowi blusukan di Papua saja. Akan tetapi, tak lama setelah Jokowi meninggalkan Papua, harga BBM kembali melonjak.

"Beliau pulang, satu-dua minggu, harga kembali 'normal'," kata John saat berbicara dalam Seminar Nasional "Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua" di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).

John mengatakan, ia memantau langsung kondisi ini di Yahukimo, Papua. Saat Jokowi baru mencanangkan program BBM satu harga di kabupaten itu pada Oktober 2016, John mengakui bahwa harganya sama seperti di Jawa, yakni Rp 6.450 per liter untuk premium dan Rp 5.150 per liter untuk solar.

"Sekarang sudah Rp 30.000 lagi. Bahkan dalam rangka Tahun Baru dan Natal, tahun lalu kami sampai Rp 100.000," ucap John.

John mengatakan, program BBM satu harga ini sebenarnya sangat baik bagi masyarakat Papua. Sayangnya, program ini belum bisa berjalan jika tak ada pengawasan.

"Lalu siapa yang harus monitoring dan harus menangani? Sementara pejabat di Tanah itu, bupatinya banyak di Jayapura atau di Jakarta," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com