Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Baru, Kapolri Peringatkan Tempat Hiburan Malam soal Narkoba

Kompas.com - 21/12/2017, 12:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memastikan pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap peredaran narkoba di tempat hiburan jelang pergantian akhir tahun.

Hal ini disampaikan Tito kepada wartawan usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin 2017 dalam rangka pengamanan Natal dan tahun baru di silang Monas, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

"Tempat hiburan pasti akan kami lakukan. Saya sudah minta Kapolda bersama Pemda duduk bersama undang mereka, warning mereka, agar melaksanakan kegiatan yang normal saja," kata Tito.

"Jangan sampai ada alkohol berlebihan, ada narkotika, pasti kami akan lakukan penegakan hukum," ucap mantan Kapolda Metro Jaya ini.

(Baca juga: Malam Tahun Baru, Operasional Tempat Hiburan Malam di Jakarta Ditambah 1 Jam)

Tito mengatakan, tempat hiburan yang kedapatan ada peredaran narkoba di dalamnya, tak hanya akan diberikan sanksi hukum. Polisi juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar tempat hiburan itu diberi sanksi administrasi seperti pencabutan izin usaha.

"Cabut izin, itu lebih keras kepada mereka. Kami tidak ingin generasi muda makin parah karena narkoba. Gembira silakan, jangan sampai berlebihan apalagi melanggar hukum," kata Tito.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di gelar pasukan Operasi Terpusat Lilin 2017 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di gelar pasukan Operasi Terpusat Lilin 2017 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017).
Saat Tito bicara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terus mengangguk-anggukkan kepala tanda setuju.

(Baca juga: Rusun-rusun Terindikasi Narkoba, Sandiaga Instruksikan Cek Urine)

Sandiaga mengatakan, Pemprov DKI akan memanggil para pemilik tempat hiburan malam dalam waktu dekat.

"Peredaran narkoba itu juga akan kami tindaklanjuti untuk koordinasi dengan tempat hiburan. Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga akan mulai memanggil para pemilik tempat hiburan untuk mendukung kegiatan kami memantau," kata Sandiaga.

Pemprov DKI sebelumnya sudah mencabut izin diskotik MG yang kedapatan terdapat peredaran narkoba di dalamnya.

Kompas TV Petugas menyita puluhan botol plastik berisi narkoba di diskotek MG.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

Nasional
Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com