Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Resmi Daftarkan Airlangga Hartarto di Kemenkumham

Kompas.com - 21/12/2017, 12:03 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar resmi mendaftarkan Ketua Umum mereka Airlangga Hartarto di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kamis (21/12/2017).

Airlangga Hartarto sebelumnya dikukuhkan menjadi ketua umum baru Golkar melalui forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Pendaftaran dilakukan oleh sejumlah pengurus Golkar, seperti dari Bidang Hukum dan Mahkamah Partai.

Sekjen Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir, yang ikut dalam pendaftaran ini menyatakan, pihaknya melakukan pendaftaran di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM.

"Jadi kita mendaftarkan kepengurusan, kan kepengurusan ini hanya pergantian ketua umum saja. Jadi yang kita bawa adalah permohonan adanya pergantian ketua umum," kata Adies, saat dikonfirmasi, Kamis (21/12/2017).

(Baca juga : Menanti Realisasi Golkar Bersih)

Sebanyak 11 dokumen persyaratan diserahkan pada pendaftaran ini, di antaranya notulen rapat hasil keputusan munaslub, daftar hadir munaslub, surat permohonan perubahan AD/ART, surat permohonan pergantian ketua umum, kemudian surat keterangan tidak dalam perselisihan pengurusan dari mahkamah partai.

Pada pendaftaran ini pihaknya juga mengajukan perubahan sedikit pada AD/ART partai.

"Jadi kita sudah serahkan semua. Ya tentunya kan setelah diterima itu diproses," ujar Adies.

Pihaknya berharap, Kemenkumham tidak lama dalam memproses berkas yang mereka ajukan.

Diharapkan, sebelum pendaftaran partai tanggal 8 Januari sampai 10 Januari 2018 di KPU sudah ada SK dari Kemenkum HAM untuk Ketum baru Golkar.

"Kami berharap lebih cepat karena kita tahu setelah ini ada libur Natal, libur tahun baru, jadi kita mengejar sebelum tanggal 8 sampai tanggal 10 itu, pada saat memasukan data-data SK kita yang resmi ke KPU itu sudah siap semua," ujar Adies.

Kompas TV Airlangga Hartarto ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum Golkar.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com