Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Jusuf Kalla, Tak Masalah jika Airlangga Rangkap Jabatan Menteri

Kompas.com - 20/12/2017, 22:43 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai, tak masalah jika Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar dan Menteri Perindustrian.

Menurut dia, tugas kepartaian bisa diemban Airlangga meski merangkap sebagai pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Kerja.

"Waktu saya Wapres dulu, malah ketua partai juga. Tidak bermasalah," kata Kalla di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2018).

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Rabu (20/12/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Rabu (20/12/2017).
Jusuf Kalla mengatakan, bahkan beberapa politisi lain yang bersatus ketua umum partai juga menjabat sebagai Presiden RI.

Baca juga: Jika Rangkap Jabatan, Airlangga Bisa Rusak Tradisi Pemerintahan Jokowi

Mereka adalah Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P, dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ibu Mega juga ketua partai, SBY juga ketua partai, dia presiden. Tergantung Presiden kebijakannya," kata Kalla.

Presiden Jokowi mengatakan, iaakan  memutuskan nasib Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Kabinet Kerja setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa selesai.

Baca: Melihat Lagi Janji Jokowi Larang Menteri Rangkap Jabatan

Hal itu disampaikan Jokowi usai membuka Munaslub Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

"Ini nanti nunggu Munaslub (selesai) baru saya bisa jawab," ujar Presiden.

Menurut Presiden, banyak pertimbangan yang dipikirkannya untuk menentukan kelanjutan posisi Airlangga sebagai Menteri Perindustrian.

Kompas TV Airlangga Hartarto ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum Golkar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com