Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Rangkap Jabatan, Airlangga Bisa Rusak Tradisi Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 15/12/2017, 20:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto diminta sadar diri untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak mungkin bertaruh dengan janji suci politiknya dalam mengangkat menteri.

"Bahwa intinya Presiden Jokowi tidak mau bertaruh dengan janji sucinya mengangkat pembantunya yang rangkap jabatan. Itu clear, memang harus memilih dan itu sesuai komitmen tingkat tinggi Jokowi dulu," kata Pangi saat dihubungi, Jumat (15/12/2017).

Baca juga : Jokowi-JK Ada di Balik Mulusnya Langkah Airlangga jadi Ketum Golkar

Pangi menyoroti dua poin komitmen Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Presiden. Pertama tidak bagi-bagi kekuasaan. Kedua, menteri tidak boleh rangkap jabatan.

Pangi khawatir jika komitmen itu tak dipenuhi, maka kerja dan konsentrasi Airlangga menjadi terbelah, antara Ketua Umum Golkar dan Menteri Perindustrian.

"Sebagai menteri Airlangga harusnya sadar. Tanpa disuruh, Artinya mengundurkan dirilah," katanya.

Pangi berharap Jokowi tetap berpegang teguh pada komitmennya. Jika Jokowi memperkenankan Airlangga rangkap jabatan, konsekuensinya bakal berdampak pada penilaian buruk publik .

Baca juga : Kritik Proses Terpilihnya Airlangga, Priyo Ingin Bertarung di Munaslub Golkar

"Jangan karena satu Airlangga akhirnya merusak tradisi politik yang menurut saya cukup bagus. Bahwa, pembantu presiden harus fokus kerja bagaimana membantu program-program di kementerian bukan mengurus partai," kata Pangi.

"Airlangga tanpa perintah harus menangkap sinyal dari Jokowi," tambahnya.

Sejauh ini sikap Airlangga masih belum jelas apakah akan secara sukarela mengundurkan diri dari kabinet setelah terpilih sebagai ketua umum Golkar. Sikap Jokowi terhadap Airlangga juga masih tanda tanya.

Baca juga : Jadi Ketum Golkar, Airlangga Berterima Kasih kepada Jokowi-JK

Airlangga berkali-kali tak mau menjawab dengan tegas soal kemungkinannya mundur sebagai menteri di kabinet kerja. Airlangga mengaku tak mau berandai-andai dan menyerahkan sepenuhnya jabatan sebagai menteri kepada Presiden Jokowi.

"Tanya Presiden," kata Airlangga kepada wartawan, usai rapat pleno penetapannya sebagai ketua umum.

Sementara Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, Airlangga sudah meminta izin darinya untuk maju sebagai Golkar 1. Namun, saat ditanya soal posisi Airlangga di kabinet kerja, Jokowi juga tidak menjawab dengan tegas.

"Yang mau ngerangkap itu siapa? Ngerangkap-ngerangkap," kata Jokowi di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Kompas TV Pasca konsolidasi internal lewat rapat pleno, Partai Golkar sedang menyiapkan Munaslub.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com