Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Curiga Ada Oknum yang Catut Nama Paspampres dan Minta Uang

Kompas.com - 20/12/2017, 20:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto curiga ada oknum di luar institusi TNI yang mencatut nama Pasukan Pengamanan Presiden untuk meminta uang.

Kecurigaan ini berdasarkan hasil penyelidikan sementara Pusat Polisi Militer TNI terhadap pengakuan mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono.

Pada sidang tindak pidana korupsi beberapa hari lalu, Tonny mengaku membayar Rp 100 juta-Rp 150 juta ke Paspampres setiap ada acara Ditjen Hubla yang dihadiri Presiden Joko Widodo.

Setelah pernyataan itu dilontarkan, Hadi langsung memerintahkan Puspom TNI untuk melakukan penyelidikan.

Baca juga: Undang Jokowi dan Diminta Bayaran untuk Paspampres? Laporkan!

Berdasarkan penyelidikan sementara, tidak ditemukan bukti yang membenarkan pernyataan terdakwa kasus korupsi tersebut.

"Hasilnya cepat bahwa Danpom menyatakan laporan ke saya, Paspampres tidak terlibat untuk itu," kata Hadi di Mako Divisi Infantri 1 Kostrad TNI AD, Cilodong, Depok, Jawa Barat, seperti dikutip Tribunnews.com, Rabu (20/12/2017).

Meski demikian, Hadi menegaskan, Puspom TNI akan terus melakukan penyelidikan atas pernyataan Tonny. Sebab, dicurigai ada oknum lain yang melakukan kejahatan tersebut dengan mengatasnamakan Paspampres.

"Penyelidikan atau pendalaman terus dilakukan karena ada kemungkinan ada personel-personel lain yang setiap oknum-oknum lain, yang setiap pergerakan itu satu paket, itu bisa satu lain, itu yang kita dalami," kata Hadi. 

Baca: Kata KPK soal Pengakuan Mantan Dirjen Hubla Terkait Uang untuk Paspampres

Hadi tidak menyebutkan siapa personel lain yang dicurigai melakukan pencatutan tersebut.

Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk dengan mengutip uang dari masyarakat, akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Yang jelas saya tekankan anak buah saya Paspampres tidak melakukan itu, dan kita kembangkan terus apabila ada oknum akan kita tindak," ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara ini

Kompas TV Paspampres telah mengamankan pria yang mencoba menerobos Kompleks Istana


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com