Panglima TNI Curiga Ada Oknum yang Catut Nama Paspampres dan Minta Uang

Kompas.com - 20/12/2017, 20:43 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (20/12/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (20/12/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto curiga ada oknum di luar institusi TNI yang mencatut nama Pasukan Pengamanan Presiden untuk meminta uang.

Kecurigaan ini berdasarkan hasil penyelidikan sementara Pusat Polisi Militer TNI terhadap pengakuan mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono.

Pada sidang tindak pidana korupsi beberapa hari lalu, Tonny mengaku membayar Rp 100 juta-Rp 150 juta ke Paspampres setiap ada acara Ditjen Hubla yang dihadiri Presiden Joko Widodo.

Setelah pernyataan itu dilontarkan, Hadi langsung memerintahkan Puspom TNI untuk melakukan penyelidikan.

Baca juga: Undang Jokowi dan Diminta Bayaran untuk Paspampres? Laporkan!

Berdasarkan penyelidikan sementara, tidak ditemukan bukti yang membenarkan pernyataan terdakwa kasus korupsi tersebut.

"Hasilnya cepat bahwa Danpom menyatakan laporan ke saya, Paspampres tidak terlibat untuk itu," kata Hadi di Mako Divisi Infantri 1 Kostrad TNI AD, Cilodong, Depok, Jawa Barat, seperti dikutip Tribunnews.com, Rabu (20/12/2017).

Meski demikian, Hadi menegaskan, Puspom TNI akan terus melakukan penyelidikan atas pernyataan Tonny. Sebab, dicurigai ada oknum lain yang melakukan kejahatan tersebut dengan mengatasnamakan Paspampres.

"Penyelidikan atau pendalaman terus dilakukan karena ada kemungkinan ada personel-personel lain yang setiap oknum-oknum lain, yang setiap pergerakan itu satu paket, itu bisa satu lain, itu yang kita dalami," kata Hadi. 

Baca: Kata KPK soal Pengakuan Mantan Dirjen Hubla Terkait Uang untuk Paspampres

Hadi tidak menyebutkan siapa personel lain yang dicurigai melakukan pencatutan tersebut.

Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk dengan mengutip uang dari masyarakat, akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Yang jelas saya tekankan anak buah saya Paspampres tidak melakukan itu, dan kita kembangkan terus apabila ada oknum akan kita tindak," ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara ini

Kompas TV Paspampres telah mengamankan pria yang mencoba menerobos Kompleks Istana


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X