Undang Jokowi dan Diminta Bayaran untuk Paspampres? Laporkan!

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fadhilah memastikan tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi atau kelompok pada acara-acara yang melibatkan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Penegasan ini disampaikan TNI menanggapi pengakuan mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono, bahwa ia memberikan uang Rp 150 juta untuk Paspampres saat mengundang Presiden Joko Widodo dalam acara-acara Kemenhub.

"Semua kegiatan sudah ditanggung oleh Negara," kata Fadhilah kepada Kompas.com, Senin (18/12/2017).

Dimas Jarot Bayu Kapuspen TNI Mayjen MS Fadhilah, saat masih menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) dalam konferensi pers di Kantor Dinas Penerangan AD, Jakarta, Minggu (27/11/2016).

Baca juga: Dirjen Hubla Bayar Rp 150 Juta ke Paspampres Setiap Jokowi Hadiri Acara

"Mohon melaporkan kepada kami atau institusi Paspampres guna pencegahan terjadinya penyimpangan," ujar Fadhilah.

Dalam pengakuannya, Tonny menyebutkan bahwa uang yang digunakan untuk membayar Paspampres berasal dari uang suap kontraktor dan rekanan yang mengerjakan proyek di bawah Ditjen Perhubungan Laut.

Baca: Panglima TNI Instruksikan Selidiki Oknum Paspampres yang Terima Uang Dirjen Hubla

Fadhilah mengatakan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menginstruksikan penyelidikan untuk mencari tahu apakah ada oknum Paspampres yang menerima uang dari Tonny.

"Untuk menindaklanjuti pengakuan ini, atas perintah Panglima TNI, Puspom TNI dan Irjen TNI akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan lebih jauh dan menindak lanjuti untuk menemukan oknum-oknum yang terkait dengan persoalan ini," kata Fadhilah.