Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tersisa 1,5 Tahun Pemerintahan, Akankah Jokowi Ganti Airlangga Hartarto?

Kompas.com - 19/12/2017, 18:43 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Presiden Joko Widodo masih mempertimbangkan kelanjutan jabatan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

Hal ini menyusul dipilihnya Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. 

Sejak awal pemerintahan, Jokowi menegaskan bahwa para pembantunya di kabinet tak boleh merangkap jabatan partai.

"Pak Jokowi sudah jelaskan kemarin, bahwa itu masih akan dikaji," kata Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2017).
Menurut Kalla, pertimbangan untuk mengganti Airlangga atau tidak didasarkan pada sisa waktu pemerintahan hingga 2019. 

Baca juga: Jokowi Putuskan Nasib Airlangga di Kabinet Setelah Munaslub Golkar

"Karena waktunya tidak lama, paling 1,5 tahun," ujar Kalla.

"Ya kita lihatlah nanti perkembangannya," lanjut mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut. 

Nasib Airlangga

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, akan memutuskan nasib Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kabinet Kerja setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa selesai.

Hal itu disampaikan Jokowi usai membuka Munaslub Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Menurut Presiden, banyak pertimbangan yang dipikirkannya untuk menentukan kelanjutan posisi Airlangga sebagai Menteri Perindustrian.

Baca juga: Cerita Jokowi Didatangi DPD Golkar Minta Restu untuk Airlangga Hartarto

Saat ditanya apa saja pertimbangan Jokowi untuk memutuskan kelanjutan nasib Airlangga di Kabinet Kerja, Presiden tak menyebutkannya.  

Airlangga ditetapkan rapat pleno DPP Partai Golkar sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto.

Hingga saat ini, Airlangga belum menyebutkan apakah ia akan mundur dari jabatan menteri atau tidak. Di awal pemerintahan, Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa para anggota kabinetnya tak boleh merangkap jabatan partai. 

Kompas TV Partai Golkar dengan ketua umum baru akan mengumumkan reformasi di tubuh partai.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com