Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Anggap Tak Masalah Ada Faksi di Parpol

Kompas.com - 19/12/2017, 16:59 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, perbedaan pandangan dalam sebuah organisasi adalah hal yang biasa.

Demikian pula jika perbedaan tersebut menciptakan kelompok-kelompok atau faksi.

Hal itu diungkapkan Akbar menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Senin (18/12/2017) malam.

Menurut Akbar, faksi-faksi di internal partai politik tak menjadi masalah selama partai bisa melakukan manajemen konflik dengan baik.

"Yang penting dalam politik adalah adanya kepemimpinan politik dan satu yang penting adalah bagaimana satu organisasi politik, perbedaan-perbedaan itu bisa dilakukan manajemennya. Management of conflict itu paling penting dalam politik dan sangat banyak perannya ketua umum," kata Akbar, di sela Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Baca: Aburizal Anggap Wajar Adanya Faksi-faksi di Golkar

Akbar mengatakan, manajemen konflik sangat penting. Jika tak berjalan baik, maka perbedaan-perbedaan yang ada akan menguap dan bermuara pada konflik terbuka.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai memberikan sambutan saat acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai memberikan sambutan saat acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik.
Menurut dia, manajemen konflik bisa dilakukan melalui peraturan-peraturan organisasi dan semua harus mematuhinya.

"Walaupun tidak berarti (peraturan itu) mengurangi kebebasan. Kebebasan diberikan, seandainya ada perbedaan-perbedaan itu bermuara pada satu perbedaan yang tajam tapi adanya dengan kemampuan management of conflict, saya yakin itu bisa diatasi," kata mantan Ketua DPR RI itu.

Baca juga: Saat Jokowi Blak-blakan soal Kubu-kubuan di Golkar

Mengenai pernyataan Presiden Jokowi soal adanya sejumlah faksi di Golkar, Akbar berpendapat berbeda.  

"Kami sih tidak pernah menyebut ada faksi, pertama. Kedua, tidak bisa juga dikatakan secara eksplisit ada faksi JK (Jusuf Kalla), faksi saya, faksi yang lain," ujar Akbar.

Jokowi singgung faksi di Golkar

Presiden Jokowi membuat kehebohan dalam pidatonya pada pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Tiba-tiba Jokowi membuka rahasia umum di kalangan Golkar soal "kubu-kubuan" yang ada di dalam partai berlambang beringin tersebut.

Baca juga: Alasan Jokowi Blak-blakan soal Kubu-kubu di Golkar

"Yang saya tahu, ada grup-grup besar di Golkar. Ada grupnya Pak JK (Jusuf Kalla) ada. Ada grup besar dari Pak ARB (Aburizal Bakrie) ada. Diem-diem, tapi ada," kata Jokowi, lantas disambut tawa semua yang hadir di sana.

Jokowi pun kembali membuka grup lainnya yang kerap memegaruhi keputusan politik di Golkar. Mereka yang nama-namanya disebut Jokowi terlihat tertawa.

"Ada juga grup besar Pak Akbar Tanjung, ada, semua tahu. Ada juga grup besar Pak Agung Laksono. Dan grup besar lainnya," lanjut Jokowi.

Kompas TV Airlangga Hartarto ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum Golkar.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com