Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LIPI: Jokowi Belum Bangun Infrastruktur Sosial Budaya di Papua

Kompas.com - 18/12/2017, 14:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diakui telah berhasil membangun infrastruktur fisik di Papua.

Namun, dalam tiga tahun pemeritahannya, Jokowi dinilai belum membangun infrastruktur sosial dan budaya di provinsi paling timur Indonesia itu.

Hal ini disampaikan Deputi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti.

Nuke Bicara saat membuka Seminar Nasional 'Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua' yang digelar di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).

"Infrastruktur fisik ya, tapi infrastruktur sosial budaya belum terbangun secara baik," kata Nuke.

(baca: Saat Kader PDI-P Terdiam Ditunjuki Jokowi Jalan Rusak Berat di Papua)

Deputi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti. Nuke Bicara saat membuka Seminar Nasional Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua yang digelar di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).KOMPAS.com/Ihsanuddin Deputi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti. Nuke Bicara saat membuka Seminar Nasional Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua yang digelar di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).
Nuke mengatakan, dari segi infrastruktur fisik, pemerintahan Jokowi sudah membangun cukup banyak.

Misalnya, sejumlah pembangkit listrik yang diyakini akan menerangi sejumlah daerah terpencil di Papua. Ada juga pembangunan bandara, hingga pasar untuk 'mama-mama'.

Jokowi juga berhasil membuat harga bahan bakar minyak di sejumlah wilayah di Papua sama dengan di Jawa.

"Namun, kalau kita melihat permasalahan Papua yang sangat kompleks ternyata itu belum cukup ketika infrastruktur sosial budaya tidak terbangun dengan baik," ucap Nuke.

Apalagi, lanjut Nuke, jika infrastruktur sosial dan budaya itu dikaitkan dengan persoalan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pelanggaran HAM yang masih terjadi.

"Pembentukan Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi masih ditunggu, belum ada kejelasan seperti apa," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com