Golkar Gelar Rapimnas, Dihadiri Presiden Jokowi

Kompas.com - 18/12/2017, 08:03 WIB
Kosgoro 1957 mendeklarasikan Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum Partai Golkar di kantor Kosgoro 1957, Jakarta, Sabtu (2/12/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKosgoro 1957 mendeklarasikan Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum Partai Golkar di kantor Kosgoro 1957, Jakarta, Sabtu (2/12/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada hari ini, Senin (18/12/2017).

Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) kemarin yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong.

Karena itu di Rapimnas, Golkar bakal menentukan agenda yang akan dibahas dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) selain memilih ketua umum baru.

Beberapa agenda yang direncanakan, selain memilih ketua umum baru yakni perombakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Meski mengagendakan memilih ketua umum baru, Ketua DPP Golkar Yahya Zaini menyatakan hampir pasti tak dibuka pendaftaran calon ketua umum sebab saat ini semua suara bulat mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketua umum baru.

"Tidak ada. Sudah bulat ke pak Airlangga," kata Yahya di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (17/12/2017).

Direncanakan, Rapimnas Golkar akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah mengundang Jokowi saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional PDI-P di Indonesia Convention Exhibition, Tangerang, Banten, Sabtu (16/12/2017) kemarin.

"Ya pembicaraan dengan bapak (Jokowi), dalam konteks mengundang Munaslub, beliau hadir dalam acara tanggal 18 nanti di JCC malam hari," kata Airlangga.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Nasional
Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional
Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Nasional
KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

Nasional
Hingga 2022, Kemendes PDTT Targetkan Pendirian 5.300 Lembaga Keuangan Desa

Hingga 2022, Kemendes PDTT Targetkan Pendirian 5.300 Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Muhammadiyah: Presiden Buka Peluang Revisi Materi UU Cipta Kerja

Muhammadiyah: Presiden Buka Peluang Revisi Materi UU Cipta Kerja

Nasional
Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Nasional
Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X