Sengkarut Regulasi, Penghambat Presiden Jokowi?

Sebaliknya. PT RAPP sebagai entitas bisnis pada modal dan padat karya akibat sengkarut regulasi pun telanjur berinvestasi dalam jumlah besar dan dituntut jadwal untuk tidak telat berproduksi. Belum lagi imbas akibat macet produksi yakni PHK massal.   

Alhasil sengketa pun muncul. RAPP lalu diketahui mengajukan permohonan keberatan. Rupanya, hingga batas akhir, upaya tersebut berakhir sia-sia. Akibatnya, sengketa ini berlanjut ke tingkat selanjutnya dan belum diketahui sampai kapan akan berakhir.

Secara gamblang, kasus ini menyajikan seteru tiga pembantu Presiden yakni Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Jika tujuan Menteri Siti adalah melindungi alam, maka dua menteri yang lain cenderung berpihak kepada investasi yang sudah ditanamkan dan devisa yang diperoleh saban tahun dari ekspor pulp dan kertas. Ini belum termasuk pihak Kementerian Tenaga Kerja maupun Pemerintah Daerah.

Menariknya, sengkarut melibatkan isu lingkungan pun pernah terjadi. Jokowi pun turun langsung. Hasilnya Menteri Siti terpaksa menarik diri memerangi industri kelapa sawit yang ‘setengah dipaksa’ Presiden untuk menyisihkan sebagian keuntungan mereka untuk mendukung program biodiesel yang lebih terjangkau.

Tak hanya itu, dalam kasus kelapa sawit, Presiden bahkan turun langsung meminta agar kampanye hitam terhadap produk turunan kelapa sawit di Uni Eropa dihentikan dalam‎ Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA, November 2017 di Manila, Filipina.

Bagaimana dengan kasus sengkarut industri pulp and kertas? Saya cenderung melihat Jokowi yang memiliki target besar meraup investasi, mendongkrak pemasukan negara, dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya pada akhirnya akan turun langsung.

Mana yang akan dipilih? Belajar dari kasus sawit, bisa ditebak Jokowi akan berpihak pada industri yang melibatkan wong cilik yang masih lebih peduli pada kemampuan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sederhananya memastikan kenyamanan hidup.

Sementara isu lingkungan? Sejauh ini hanya diperhatikan oleh kalangan kelas menengah ke atas, yang katakanlah, paling rajin bersuara. Sayang, suara kelas menengah yang riuh itu secara kuantitas tak cukup signifikan dalam setiap pemilu.