KSAL: Masih Ada Ruang di Laut untuk Diisi para Nelayan

Kompas.com - 13/12/2017, 16:55 WIB
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (KSAL) TNI Ade Supandi usai hadir dalam acara peringatan hari Nusantara 2017 yang digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (KSAL) TNI Ade Supandi usai hadir dalam acara peringatan hari Nusantara 2017 yang digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

CIREBON, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana ( KSAL) TNI  Ade Supandi mengatakan bahwa penting menjaga kedaulatan kemaritiman Indonesia.

Namun yang lebih penting, kata dia, menyejahterakan rakyat khususnya para nelayan yang sehari-hari menggantungkan hidupnya di laut Indonesia.

"Kita harus mampu mengamankan luasan laut tersebut dan paling penting bagaimana mengelola laut untuk kesejahteraan," kata Ade usai hadir dalam kegiatan peringatan hari Nusantara 2017 yang digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017).

Baca juga : Susi Pudjiastuti: Indonesia Poros Maritim Dunia Hanya Slogan Doang?

Apalagi, kata Ade, saat ini masih ada ruang di laut dalam negeri yang bisa dimaksimalkan untuk oleh para nelayan.

"Masih ada ruang (di) laut yang harus diisi oleh para nelayan untuk dikelola sumber daya alam-nya," ungkap Ade.

Baca juga : Rotasi Jabatan Panglima TNI Diperlukan Untuk Wujudkan Poros Maritim Dunia

Ade juga menilai, kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla tiga tahun ini telah membawa angin positif bagi kemaritiman Indonesia. Misalnya, melakukan peremajaan alutsista untuk memperkuat pertahanan laut nusantara.

"Capaiannya positif, bisa kita lihat dari pembangunan pertahanan (laut) yang sudah nampak, melanjutkan program yang sudah digariskan pemerintah sebelumnya," ujar dia.

"Pogram TNI AL dalam rangka peningkatan kekuatan sudah dipenuhi, artinya kita akan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diamanatkan dalam konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden," tambahnya.

Kompas TV Sidang perdana kasus dugaan korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto terpaksa diskors.




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X