KSAL: Masih Ada Ruang di Laut untuk Diisi para Nelayan

Kompas.com - 13/12/2017, 16:55 WIB
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (KSAL) TNI Ade Supandi usai hadir dalam acara peringatan hari Nusantara 2017 yang digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (KSAL) TNI Ade Supandi usai hadir dalam acara peringatan hari Nusantara 2017 yang digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

CIREBON, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana ( KSAL) TNI  Ade Supandi mengatakan bahwa penting menjaga kedaulatan kemaritiman Indonesia.

Namun yang lebih penting, kata dia, menyejahterakan rakyat khususnya para nelayan yang sehari-hari menggantungkan hidupnya di laut Indonesia.

"Kita harus mampu mengamankan luasan laut tersebut dan paling penting bagaimana mengelola laut untuk kesejahteraan," kata Ade usai hadir dalam kegiatan peringatan hari Nusantara 2017 yang digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017).

Baca juga : Susi Pudjiastuti: Indonesia Poros Maritim Dunia Hanya Slogan Doang?

Apalagi, kata Ade, saat ini masih ada ruang di laut dalam negeri yang bisa dimaksimalkan untuk oleh para nelayan.

"Masih ada ruang (di) laut yang harus diisi oleh para nelayan untuk dikelola sumber daya alam-nya," ungkap Ade.

Baca juga : Rotasi Jabatan Panglima TNI Diperlukan Untuk Wujudkan Poros Maritim Dunia

Ade juga menilai, kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla tiga tahun ini telah membawa angin positif bagi kemaritiman Indonesia. Misalnya, melakukan peremajaan alutsista untuk memperkuat pertahanan laut nusantara.

"Capaiannya positif, bisa kita lihat dari pembangunan pertahanan (laut) yang sudah nampak, melanjutkan program yang sudah digariskan pemerintah sebelumnya," ujar dia.

"Pogram TNI AL dalam rangka peningkatan kekuatan sudah dipenuhi, artinya kita akan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diamanatkan dalam konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden," tambahnya.

Kompas TV Sidang perdana kasus dugaan korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto terpaksa diskors.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X