KSAL: Masih Ada Ruang di Laut untuk Diisi para Nelayan

Kompas.com - 13/12/2017, 16:55 WIB
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (KSAL) TNI Ade Supandi usai hadir dalam acara peringatan hari Nusantara 2017 yang digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (KSAL) TNI Ade Supandi usai hadir dalam acara peringatan hari Nusantara 2017 yang digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

CIREBON, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana ( KSAL) TNI  Ade Supandi mengatakan bahwa penting menjaga kedaulatan kemaritiman Indonesia.

Namun yang lebih penting, kata dia, menyejahterakan rakyat khususnya para nelayan yang sehari-hari menggantungkan hidupnya di laut Indonesia.

"Kita harus mampu mengamankan luasan laut tersebut dan paling penting bagaimana mengelola laut untuk kesejahteraan," kata Ade usai hadir dalam kegiatan peringatan hari Nusantara 2017 yang digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017).

Baca juga : Susi Pudjiastuti: Indonesia Poros Maritim Dunia Hanya Slogan Doang?

Apalagi, kata Ade, saat ini masih ada ruang di laut dalam negeri yang bisa dimaksimalkan untuk oleh para nelayan.

"Masih ada ruang (di) laut yang harus diisi oleh para nelayan untuk dikelola sumber daya alam-nya," ungkap Ade.

Baca juga : Rotasi Jabatan Panglima TNI Diperlukan Untuk Wujudkan Poros Maritim Dunia

Ade juga menilai, kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla tiga tahun ini telah membawa angin positif bagi kemaritiman Indonesia. Misalnya, melakukan peremajaan alutsista untuk memperkuat pertahanan laut nusantara.

"Capaiannya positif, bisa kita lihat dari pembangunan pertahanan (laut) yang sudah nampak, melanjutkan program yang sudah digariskan pemerintah sebelumnya," ujar dia.

"Pogram TNI AL dalam rangka peningkatan kekuatan sudah dipenuhi, artinya kita akan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diamanatkan dalam konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden," tambahnya.

Kompas TV Sidang perdana kasus dugaan korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto terpaksa diskors.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Nasional
Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Nasional
Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Nasional
Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X