KSAL: Masih Ada Ruang di Laut untuk Diisi para Nelayan

Kompas.com - 13/12/2017, 16:55 WIB
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (KSAL) TNI Ade Supandi usai hadir dalam acara peringatan hari Nusantara 2017 yang digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (KSAL) TNI Ade Supandi usai hadir dalam acara peringatan hari Nusantara 2017 yang digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

CIREBON, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana ( KSAL) TNI  Ade Supandi mengatakan bahwa penting menjaga kedaulatan kemaritiman Indonesia.

Namun yang lebih penting, kata dia, menyejahterakan rakyat khususnya para nelayan yang sehari-hari menggantungkan hidupnya di laut Indonesia.

"Kita harus mampu mengamankan luasan laut tersebut dan paling penting bagaimana mengelola laut untuk kesejahteraan," kata Ade usai hadir dalam kegiatan peringatan hari Nusantara 2017 yang digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017).

Baca juga : Susi Pudjiastuti: Indonesia Poros Maritim Dunia Hanya Slogan Doang?

Apalagi, kata Ade, saat ini masih ada ruang di laut dalam negeri yang bisa dimaksimalkan untuk oleh para nelayan.

"Masih ada ruang (di) laut yang harus diisi oleh para nelayan untuk dikelola sumber daya alam-nya," ungkap Ade.

Baca juga : Rotasi Jabatan Panglima TNI Diperlukan Untuk Wujudkan Poros Maritim Dunia

Ade juga menilai, kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla tiga tahun ini telah membawa angin positif bagi kemaritiman Indonesia. Misalnya, melakukan peremajaan alutsista untuk memperkuat pertahanan laut nusantara.

"Capaiannya positif, bisa kita lihat dari pembangunan pertahanan (laut) yang sudah nampak, melanjutkan program yang sudah digariskan pemerintah sebelumnya," ujar dia.

"Pogram TNI AL dalam rangka peningkatan kekuatan sudah dipenuhi, artinya kita akan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diamanatkan dalam konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden," tambahnya.

Kompas TV Sidang perdana kasus dugaan korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto terpaksa diskors.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X