Kompas.com - 30/10/2017, 09:37 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

NATUNA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merasa belum puas terhadap implementasi konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Pertama, menurut dia, pemerintah tidak memiliki cetak biru mengenai konsep tersebut.

"Tidak ada masterplan. Masterplan negara ya, bukan masterplan kementerian. Saya kan tidak bisa suruh kementerian lain," ujar Susi saat berbincang dengan wartawan di Pantai Batu Sindu, Pulau Ranai, Kabupaten Natuna, Sabtu (28/10/2017).

Bahkan, kata Susi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dipegang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya.

"Tidak ada bedanya," lanjut Susi.

Baca: Fahri Hamzah: Poros Maritim, Harusnya Presiden Berkantor di Pulau Seribu..

Kedua, karena tidak ada masterplan, seluruh kementerian tidak mengarahkan program aksinya untuk mewujudkan konsep tersebut. Semua kementerian berjalan dengan programnya masing-masing.

Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belum ada perubahan kurikulum yang berorientasi pada konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.

"Yang paling penting (mengubah) mindset dulu. Dari mana? Pendidikan. Pendidikan, kurikulum, belum ada perubahan. Apa juga tidak ada. Itu yang kadang-kadang bikin saya pikir, ini cuma slogan doang atau apa?" ujar Susi.

Seharusnya, lanjut Susi, setiap kementerian diwajibkan mengalokasi anggarannya untuk program-program kerja yang sejalan dengan konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.

Baca: Poros Maritim Tanpa Strategi

"Semua harus mencerminkan itu anggarannya. Setiap departemen harus buang uangnya di laut sekian persen minimal. Entah untuk bikin buku tentang laut, entah untuk jalan-jalan di laut, entah untuk bangun di laut, entah untuk apa saja," ujar Susi.

Saat ditanya apakah Susi sudah menyampaikan uneg-unegnya tersebut kepada Presiden Joko Widodo, dia tidak menjawab lugas.

"Presiden kan sudah bilang, misinya poros maritim. Harusnya semua menterinya terjemahkan sesuai dengan maunya Presiden. Ini kan tidak. Tetap saja berjalan biasa," ujar Susi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merasa Janggal Tak Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024, PRIMA Geruduk Kantor KPU

Merasa Janggal Tak Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024, PRIMA Geruduk Kantor KPU

Nasional
Menlu Retno: Demokrasi Bantu Hadapi Tantangan Sulit di 2023

Menlu Retno: Demokrasi Bantu Hadapi Tantangan Sulit di 2023

Nasional
Menlu: Bila Tak Ada Kerja Sama, Situasi Myanmar Tak Akan Jadi Lebih Baik

Menlu: Bila Tak Ada Kerja Sama, Situasi Myanmar Tak Akan Jadi Lebih Baik

Nasional
Menlu Retno Singgung soal Demokrasi Alami Kemunduran di Bali Democracy Forum

Menlu Retno Singgung soal Demokrasi Alami Kemunduran di Bali Democracy Forum

Nasional
Ketua Majelis Hakim Sidang Brigadir J Dilaporkan ke KY, PN Jaksel: Hak Pihak Berperkara

Ketua Majelis Hakim Sidang Brigadir J Dilaporkan ke KY, PN Jaksel: Hak Pihak Berperkara

Nasional
Laporkan Hakim ke KY, Pengacara Kuat Maruf Duga Wahyu Iman Santoso Langgar Kode Etik

Laporkan Hakim ke KY, Pengacara Kuat Maruf Duga Wahyu Iman Santoso Langgar Kode Etik

Nasional
Sudah Empat Kali ke Cianjur, Jokowi: Saya Akan Cek Sebulan Lagi

Sudah Empat Kali ke Cianjur, Jokowi: Saya Akan Cek Sebulan Lagi

Nasional
Stafsus Presiden: Dalam KUHP Baru, Perzinaan Tak Bisa Dilaporkan Sembarang Orang

Stafsus Presiden: Dalam KUHP Baru, Perzinaan Tak Bisa Dilaporkan Sembarang Orang

Nasional
Kembangkan SDM, Kementerian KP Manfaatkan SLP Budi Daya Air Payau dan Pusat Studi Mangrove Pulokerto

Kembangkan SDM, Kementerian KP Manfaatkan SLP Budi Daya Air Payau dan Pusat Studi Mangrove Pulokerto

Nasional
Pengacara Ismail Bolong Sebut Kliennya Tak Pernah Bertemu Kabareskrim

Pengacara Ismail Bolong Sebut Kliennya Tak Pernah Bertemu Kabareskrim

Nasional
Ferdy Sambo Klaim Sempat Perintahkan Richard Eliezer Berhenti Tembak Yosua

Ferdy Sambo Klaim Sempat Perintahkan Richard Eliezer Berhenti Tembak Yosua

Nasional
Warga Cianjur Minta Rumahnya Dikategorikan Rusak Berat, Jokowi: Ada Wasitnya

Warga Cianjur Minta Rumahnya Dikategorikan Rusak Berat, Jokowi: Ada Wasitnya

Nasional
Jokowi Ingatkan Pembangunan Rumah Terdampak Gempa Cianjur Harus Tahan Gempa

Jokowi Ingatkan Pembangunan Rumah Terdampak Gempa Cianjur Harus Tahan Gempa

Nasional
Kasus Jual-Beli BBM Nontunai, Bareskrim Geledah Kantor PT Pertamina di Banjarmasin

Kasus Jual-Beli BBM Nontunai, Bareskrim Geledah Kantor PT Pertamina di Banjarmasin

Nasional
Jokowi Kembali Temui Korban Gempa Cianjur, Kali Ini Bawakan Nasi dan Ayam

Jokowi Kembali Temui Korban Gempa Cianjur, Kali Ini Bawakan Nasi dan Ayam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.