Susi Pudjiastuti: Indonesia Poros Maritim Dunia Hanya Slogan Doang?

Kompas.com - 30/10/2017, 09:37 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat beristirahat usai melakukan paddling di perairan Ranai, Natuna, Sabtu (28/10/2017).Fabian Januarius Kuwado Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat beristirahat usai melakukan paddling di perairan Ranai, Natuna, Sabtu (28/10/2017).

NATUNA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merasa belum puas terhadap implementasi konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Pertama, menurut dia, pemerintah tidak memiliki cetak biru mengenai konsep tersebut.

"Tidak ada masterplan. Masterplan negara ya, bukan masterplan kementerian. Saya kan tidak bisa suruh kementerian lain," ujar Susi saat berbincang dengan wartawan di Pantai Batu Sindu, Pulau Ranai, Kabupaten Natuna, Sabtu (28/10/2017).

Bahkan, kata Susi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dipegang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya.

"Tidak ada bedanya," lanjut Susi.

Baca: Fahri Hamzah: Poros Maritim, Harusnya Presiden Berkantor di Pulau Seribu..

Kedua, karena tidak ada masterplan, seluruh kementerian tidak mengarahkan program aksinya untuk mewujudkan konsep tersebut. Semua kementerian berjalan dengan programnya masing-masing.

Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belum ada perubahan kurikulum yang berorientasi pada konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.

"Yang paling penting (mengubah) mindset dulu. Dari mana? Pendidikan. Pendidikan, kurikulum, belum ada perubahan. Apa juga tidak ada. Itu yang kadang-kadang bikin saya pikir, ini cuma slogan doang atau apa?" ujar Susi.

Seharusnya, lanjut Susi, setiap kementerian diwajibkan mengalokasi anggarannya untuk program-program kerja yang sejalan dengan konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.

Baca: Poros Maritim Tanpa Strategi

"Semua harus mencerminkan itu anggarannya. Setiap departemen harus buang uangnya di laut sekian persen minimal. Entah untuk bikin buku tentang laut, entah untuk jalan-jalan di laut, entah untuk bangun di laut, entah untuk apa saja," ujar Susi.

Saat ditanya apakah Susi sudah menyampaikan uneg-unegnya tersebut kepada Presiden Joko Widodo, dia tidak menjawab lugas.

"Presiden kan sudah bilang, misinya poros maritim. Harusnya semua menterinya terjemahkan sesuai dengan maunya Presiden. Ini kan tidak. Tetap saja berjalan biasa," ujar Susi.



EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X