Susi Pudjiastuti: Indonesia Poros Maritim Dunia Hanya Slogan Doang?

Kompas.com - 30/10/2017, 09:37 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat beristirahat usai melakukan paddling di perairan Ranai, Natuna, Sabtu (28/10/2017). Fabian Januarius KuwadoMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat beristirahat usai melakukan paddling di perairan Ranai, Natuna, Sabtu (28/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

NATUNA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merasa belum puas terhadap implementasi konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Pertama, menurut dia, pemerintah tidak memiliki cetak biru mengenai konsep tersebut.

"Tidak ada masterplan. Masterplan negara ya, bukan masterplan kementerian. Saya kan tidak bisa suruh kementerian lain," ujar Susi saat berbincang dengan wartawan di Pantai Batu Sindu, Pulau Ranai, Kabupaten Natuna, Sabtu (28/10/2017).

Bahkan, kata Susi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dipegang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya.

"Tidak ada bedanya," lanjut Susi.

Baca: Fahri Hamzah: Poros Maritim, Harusnya Presiden Berkantor di Pulau Seribu..

Kedua, karena tidak ada masterplan, seluruh kementerian tidak mengarahkan program aksinya untuk mewujudkan konsep tersebut. Semua kementerian berjalan dengan programnya masing-masing.

Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belum ada perubahan kurikulum yang berorientasi pada konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.

"Yang paling penting (mengubah) mindset dulu. Dari mana? Pendidikan. Pendidikan, kurikulum, belum ada perubahan. Apa juga tidak ada. Itu yang kadang-kadang bikin saya pikir, ini cuma slogan doang atau apa?" ujar Susi.

Seharusnya, lanjut Susi, setiap kementerian diwajibkan mengalokasi anggarannya untuk program-program kerja yang sejalan dengan konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.

Baca: Poros Maritim Tanpa Strategi

"Semua harus mencerminkan itu anggarannya. Setiap departemen harus buang uangnya di laut sekian persen minimal. Entah untuk bikin buku tentang laut, entah untuk jalan-jalan di laut, entah untuk bangun di laut, entah untuk apa saja," ujar Susi.

Saat ditanya apakah Susi sudah menyampaikan uneg-unegnya tersebut kepada Presiden Joko Widodo, dia tidak menjawab lugas.

"Presiden kan sudah bilang, misinya poros maritim. Harusnya semua menterinya terjemahkan sesuai dengan maunya Presiden. Ini kan tidak. Tetap saja berjalan biasa," ujar Susi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Nasional
Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Nasional
KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Nasional
Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Nasional
Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Nasional
Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X