Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boni Hargens Sebut Pilpres 2019 Pertarungan Jokowi Versus Radikalisme

Kompas.com - 13/12/2017, 13:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens berpendapat, kelompok radikalisme di Indonesia bakal berperan dalam Pilpres 2019. Mereka diprediksi akan bersatu melawan petahana, Joko Widodo.

"Jadi, Pilpres 2019 nanti menjadi pertarungan antara Jokowi dengan kelompok radikalisme," ujar Boni dalam acara diskusi di bilangan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Kelompok radikalisme itu, lanjut Boni, tidak sendirian. Sebab, jumlah mereka terbilang masih kecil. Mereka justru diprediksi akan dirangkul oleh kelompok agama-politik yang cenderung bersifat pragmatis.

Kelompok agama-politik ini, lanjut Boni, salah satunya berbentuk partai politik.

Baca juga : Bagi Demokrat, Kiprah AHY di Pilpres Tinggal Tunggu Waktu

Kedua kekuatan tersebut, lanjut Boni, cenderung menggunakan isu-isu irasional untuk menggerus kepercayaan publik terhadap lawannya. Dalam konteks Pilpres 2019, tentu lawannya adalah Jokowi.

"Kalau terhadap Jokowi, dibilang PKI-lah, anti-Islam dan isu-isu lain yang irasional. Dia tidak berteriak soal kinerja, dia tidak berbicara tentang apa yang sudah dikerjakan Jokowi," ujar Boni.

Isu tersebut pun berpotensi merasuki masyarakat Indonesia yang disebut Boni 60 persen tidak memiliki pemahaman politik yang baik.

Baca juga : Jokowi: Masa Sudah 3 Tahun Pilpres Masih Dibawa-bawa, Pintar Politikusnya...

"Sebagian besar pemilih Indonesia itu akan memilih sosok berdasarkan isu tertentu, atau figur yang sedang dihebohkan atau mengikuti mobilisasi yang dilakukan misalnya oleh ketua RT, RW dan sebagainya," ujar Boni.

Lebih-lebih, isu tersebut bisa mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Oleh sebab itu Boni berharap masyarakat mulai menggiatkan literasi terhadap isu-isu tertentu yang muncul, terutama isu agama terhadap calon presiden.

Kompas TV Indobarometer merilis survei kandidat capres dan cawapres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com