Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boni Hargens Sebut Pilpres 2019 Pertarungan Jokowi Versus Radikalisme

Kompas.com - 13/12/2017, 13:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens berpendapat, kelompok radikalisme di Indonesia bakal berperan dalam Pilpres 2019. Mereka diprediksi akan bersatu melawan petahana, Joko Widodo.

"Jadi, Pilpres 2019 nanti menjadi pertarungan antara Jokowi dengan kelompok radikalisme," ujar Boni dalam acara diskusi di bilangan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Kelompok radikalisme itu, lanjut Boni, tidak sendirian. Sebab, jumlah mereka terbilang masih kecil. Mereka justru diprediksi akan dirangkul oleh kelompok agama-politik yang cenderung bersifat pragmatis.

Kelompok agama-politik ini, lanjut Boni, salah satunya berbentuk partai politik.

Baca juga : Bagi Demokrat, Kiprah AHY di Pilpres Tinggal Tunggu Waktu

Kedua kekuatan tersebut, lanjut Boni, cenderung menggunakan isu-isu irasional untuk menggerus kepercayaan publik terhadap lawannya. Dalam konteks Pilpres 2019, tentu lawannya adalah Jokowi.

"Kalau terhadap Jokowi, dibilang PKI-lah, anti-Islam dan isu-isu lain yang irasional. Dia tidak berteriak soal kinerja, dia tidak berbicara tentang apa yang sudah dikerjakan Jokowi," ujar Boni.

Isu tersebut pun berpotensi merasuki masyarakat Indonesia yang disebut Boni 60 persen tidak memiliki pemahaman politik yang baik.

Baca juga : Jokowi: Masa Sudah 3 Tahun Pilpres Masih Dibawa-bawa, Pintar Politikusnya...

"Sebagian besar pemilih Indonesia itu akan memilih sosok berdasarkan isu tertentu, atau figur yang sedang dihebohkan atau mengikuti mobilisasi yang dilakukan misalnya oleh ketua RT, RW dan sebagainya," ujar Boni.

Lebih-lebih, isu tersebut bisa mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Oleh sebab itu Boni berharap masyarakat mulai menggiatkan literasi terhadap isu-isu tertentu yang muncul, terutama isu agama terhadap calon presiden.

Kompas TV Indobarometer merilis survei kandidat capres dan cawapres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com