Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Jimly Dukung Jokowi Dua Periode Tuai Protes Internal ICMI

Kompas.com - 10/12/2017, 10:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Jimly Asshiddiqie yang mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo menjabat dua periode menuai protes dari internal ICMI.

Pernyataan itu disampaikan Jimly saat Pembukaan Silaturahim Kerja Nasional ICMI Se-Indonesia dan HUT Ke-27 ICMI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/12/2017). Presiden Joko Widodo turut hadir dan membuka acara tersebut.

(Baca juga: ICMI Dukung Jokowi Dua Periode)

"Dengan tetap senantiasa berpikir kritis, ICMI tidak pernah ragu, tidak perlu dan tidak boleh ragu lagi untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun," kata Jimly saat berpidato di depan Jokowi dan jajaran ICMI se-Indonesia.

Namun, pernyataan Jimly tersebut tidak didukung penuh oleh seluruh anggota organisasinya. ICMI Organisasi Wilayah Jawa Barat, misalnya, langsung menerbitkan pernyataan sikap untuk memprotes pidato Jimly.

"Pernyataan tersebut adalah merupakan pandangan pribadi dan bukan pernyataan atau sikap organisasi ICMI, karena pernyataan tersebut tidak dilakukan melalui proses rapat, musyawarah, atau mekanisme organisasi," kata Ketua ICMI Orwil Jawa Barat Moh Najib dalam pernyataan sikapnya, Sabtu (9/12/2017).

Najib mengatakan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada Jimly dan juga kepada beberapa pengurus Harian ICMI Pusat. Hasilnya, pernyataan Jimly itu bersifat spontan.

"Diakui sebagai pandangan pribadi, bukan pandangan organisasi ICMI, karena selama ini secara kelembagaan ICMI belum pernah membahas dan menetapkan keputusan dukungan kepemimpinan presiden dua periode," ujarnya.

Najib menegaskan, ICMI merupakan organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi partai politik.

Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ICMI merupakan organisasi kecendekiawanan, yang bertujuan mengabdi dalam upaya menciptakan masyarkat madani.

Dengan demikian, pernyataan yang bersifat politis itu sama sekali bukan bagian sikap organisasi.

"ICMI Orwil Jawa Barat sangat menyayangkan atas pernyataan tersebut dan menyatakan menolak dengan pandangan pribadi Ketua Umum, dan meminta untuk mengklarifikasi dan meralat pernyataan tersebut," katanya.

Najib mengatakan, klarifikasi penting karena pernyataan itu menimbulkan kesimpangsiuran. Di satu sisi pernyataan itu merupakan pandangan pribadi, tetapi disampaikan di forum resmi organisasi.

Tak hanya dari pengurus yang masih aktif, protes juga datang dari mantan pengurus ICMI. Ketua ICMI periode 2003-2005 Said Didu mengatakan, setidaknya ada 3 hal yang dilanggar oleh Jimly.

"Pertama, mengambil sikap tanpa melalui mekanisme organisasi. Kedua, membawa ICMI ke dalam politik praktis, dan ketiga, mengabaikan aspirasi umat. Peserta di dalam dan tokoh ICMI juga menyesalkan," ucap Said kepada Kompas.com.

Secara terpisah, Jimly tidak menampik ada sejumlah anggota dan tokoh ICMI yang memprotes pernyataannya. Namun, ia menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya itu.

Jimly juga memastikan bahwa pernyataan mendukung Jokowi dua periode itu disampaikannya sebagai Ketua Umum ICMI. "Bukan pribadi, sebagai Ketum, resmi," katanya.

Jimly mengakui bahwa belum pernah dilakukan rapat untuk membahas pernyataan dukungan ke Jokowi ini. Namun menurut dia, hal tersebut tidak perlu dirapatkan.

"Tidak harus, itu kan Ketua Umum, anggota boleh tidak setuju, tidak apa-apa, tetapi Ketum sudah pidato di Istana," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com