5 Hari yang Cepat bagi Hadi Tjahjanto, dari KSAU Jadi Panglima TNI

Kompas.com - 08/12/2017, 17:25 WIB
KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto (depan) menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017). DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto untuk diangkat menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYKSAU Marsekal Hadi Tjahjanto (depan) menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017). DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto untuk diangkat menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Marsekal Hadi Tjahjanto resmi menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hadi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/2/2017). Ia menggantikan Gatot Nurmantyo.

Hadi dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 83 TNI Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

Proses pengajuan Hadi Tjahjanto hingga akhirnya dilantik pada hari ini terbilang sangat cepat, hanya memakan waktu 5 hari. Padahal, Gatot baru akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018.

Presiden Joko Widodo mengajukan surat yang berisi penunjukan Hadi sebagai calon Panglima TNI kepada DPR pada Senin (4/2/2017). Dalam surat itu juga tercantum mengenai pemberhentian secara hormat Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.


Baca juga : 8 Fakta Menarik tentang Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto

Surat itu diantar oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Dua hari setelah surat itu diterima, Komisi I DPR langsung menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap Hadi. Hasilnya, sepuluh fraksi yang ada memberikan persetujuan kepada Hadi sebagai Panglima TNI.

Sehari berselang, DPR langsung menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi I.

Akhirnya, pada Jumat hari ini, Jokowi langsung melantik Hadi sebagai Panglima TNI.

Marsekal Hadi Tjahjanto saat disematkan tanda jabatan sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (8/12/2017).Fabian Januarius Kuwado Marsekal Hadi Tjahjanto saat disematkan tanda jabatan sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (8/12/2017).

Proses Gatot

Proses pengajuan Hadi menjadi Panglima TNI itu terhitung cepat dibandingkan saat Presiden Joko Widodo mengajukan Gatot Nurmantyo pada 2015 lalu.

Surat Presiden Jokowi terkait penunjukan Gatot sebagai calon panglima TNI saat itu diantarkan ke pimpinan DPR RI pada Selasa, 9 Juni 2015.

Gatot diajukan untuk menggantikan Jenderal Moeldoko yang akan memasuki masa pensiun pada Agustus 2015. Meski tinggal dua bulan berselang, namun proses pencalonan Gatot sebagai Panglima TNI saat itu nyatanya tidak secepat Hadi.

Baca juga : Jalan Mulus Hadi Tjahjanto Menjadi Panglima Terpilih

Uji kepatutan terhadap Gatot baru dilakukan pada 30 Juni, 21 hari setelah surat pengajuan Gatot dikirimkan ke DPR.

Rapat Paripurna persetujuan Gatot sebagai Panglima baru digelar pada 3 Juli. Presiden Jokowi pun baru melantik Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, pada 8 Juli.

Total, proses pencalonan Gatot hingga akhirnya dilantik sebagai Panglima TNI memakan waktu satu bulan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Nasional
Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Nasional
DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Nasional
Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Nasional
Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Nasional
Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Nasional
Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah 'Berkeringat'

Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah "Berkeringat"

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Nasional
Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Nasional
Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X