Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin Ajak Umat Beragama Tolak Sikap AS Terkait Yerusalem

Kompas.com - 07/12/2017, 22:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengajak seluruh umat beragama menolak pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem.

Menurut Din, sikap yang disampaikan Presiden AS Donald Trump tersebut merupakan bentuk provokasi dan akan mengganggu proses perdamaian yang selama ini tengah diupayakan baik bagi Palestina maupun Israel.

Ia mengajak dunia internasional untuk sama-sama mengutuk tindakan tersebut.

"Dunia international termasuk PBB harus menyatakan ini tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Nah keputusan ini harus kita tolak, lebih dari sekedar kita kutuk sekeras-kerasnya," ujar Din usai menghadiri International Conference for Defending Palestinian Rights di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Tak hanya umat Islam, namun Din juga mengajak seluruh umat beragama menolak sikap Amerika tersebut.

(Baca juga: PBNU Anggap Pengakuan AS atas Yerusalem Ganggu Stabilitas Perdamaian Dunia)

Lebih jauh, dugaan sejumlah pihak bahwa konflik Israel-Palestina tak kunjung selesai menurutnya bisa jadi karena adanya standar ganda yang diberlakukan Amerika dan negara-negara besar lainnya.

Standar ganda tersebut kemudian menciptakan ketidakadilan dunia.

"Oleh karena itu tidak hanya umat Islam. Umat agama manapun yang cinta perdamaian dan keadilan harus menolaknya. Alhamdulillah sikap pemerintah Indonesia tegas dari dulu," tuturnya.

Din kemudian menyinggung adanya opsi moderat yang pernah dimunculkan, yakni membagi dua Yerusalem. Bagian timur yang ditempati penduduk Palestina menjadi Ibukota Palestina, sedangkan bagian barat menjadi bagian Israel.

Opsi lainnya adalah menjadikan Yerusalem menjadi kota suci internasional bagi tiga agama samawi, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Sebab, ketiga agama tersebut dinilai memiliki keterikatan terhadap Yerusalem.

"Saya kira sedang dibahas opsi-opsi tadi yang bersifat moderat aebagai solusi tiba-tiba Amerika Serikat secara sepihak. Aksi Donald Trump ini sangat, sangat sepihak," ujar Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban itu.

(Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem Picu Demonstrasi Massa)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

"Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri," kata Trump dalam pidatonya di Gedung Putih, seperti dilansir dari AFP.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com