Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Imbau Masyarakat Tak Anarkistis Sikapi Pengakuan AS atas Yerusalem

Kompas.com - 07/12/2017, 18:02 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) mengimbau masyarakat tak anarkistis menyikapi pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem, Palestina, sebagai Ibu Kota Israel, menggantikan Tel Aviv.

"Kami menyerukan agar tidak ada kelompok masyarakat atau komunitas yang memprotes dengan cara kekerasan," ujar Ketua DPP Bidang Hukum, PBNU Robikin Emhas di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (8/12/2017).

Menurut Robikin, penyampaian aspirasi dengan cara yang berlebihan, misalnya dengan kekerasan, hanya akan menimbulkan persoalan baru.

"Kami memahami jika ada keinginan agar pemerintah memanggil Dubes AS. Tapi sekali lagi, tindakan yang ada harus sesuai dengan koridor hukum dan peraturan, perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukum internasional," ujar dia.

Baca: PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan

Robikin menganggap, tindakan Presiden Amerika Serikat tersebut amat melukai perasaan dan menimbulkan sentimen keagamaan khususnya kepada umat Islam.

"Tapi kami menyerukan segenap langkah protes apapun tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Sebab kalau protes dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam maka itu juga akan mencoreng Islam itu sendiri," kata Robikin.

"Segenap protes silahkan dilakukan dengan keras tapi tetap dengan akhlakul karimah," lanjut dia.

Presiden Amerika Serikat memberikan pidatonya mengenai Jerusalem di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (6/12/2017). (AFP/Saul Loeb)
Presiden Amerika Serikat memberikan pidatonya mengenai Jerusalem di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (6/12/2017). (AFP/Saul Loeb)

Ia juga berharap agar Amerika Serikat menarik pengakuannya atas Yerusalem, Palestina, sebagai ibu kota Israel menggantikan Tel Aviv.

"Kami sangat berharap, Pemerintah Amerika Serikat menarik pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tindakan itu akan meredam gejolak yang ada dan potensi meluasnya pelanggaran HAM di Palestina," kata Robikin.

Pengakuan AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

Keputusan bersejarah itu disebut berisiko memicu timbulnya kekerasan baru di Timur Tengah.

Baca: Mengenal Yerusalem, Kota Suci Tiga Agama

Menurut Trump, Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri.

Pengakuan tersebut dianggap Trump sebagai sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian antara kedua belah negara yang selama ini berkonflik.

Menurut dia, pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan hal yang tepat untuk dilakukan.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

Baca juga: Keputusan Trump soal Yerusalem Tuai Kemarahan Para Pemimpin Negara

Trump menyatakan keputusannya menandai dimulainya pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Dia mengklaim pemerintas AS tetap bertekad mengejar kesepakatan damai terhadap wilayah itu.

Trump akan mengutus Wakil Presiden AS, Mike Pence, yang akan berkunjung ke Yerusalem dalam beberapa hari mendatang.

Yerusalem menjadi kota yang diperebutkan selama beberapa dekade. Sebuah kota yang dianggap suci oleh umat Yahudi, Islam, dan Kristen.

Kompas TV Warga Palestina meminta pemimpin negara - negara Arab untuk bersatu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com