Membela Kemerdekaan Palestina Berawal dari Sejarah Indonesia - Kompas.com

Membela Kemerdekaan Palestina Berawal dari Sejarah Indonesia

Kompas.com - 07/12/2017, 12:40 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (28/10/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (28/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto meminta pemerintah Indonesia segera menggalang dukungan internasional untuk menolak rencana Amerika Serikat (AS) memindahkan kedutaannya untuk Israel di Tel Aviv ke Yerusalem.

Ia meminta pemerintah melalui Menteri Luar Negeri agar secepatnya menggalang dukungan internasional melalui PBB agar mengeluarkan resolusi menolak klaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota Israel.

Ia menambahkan upaya mendukung kemerdekaan Palestina seutuhnya harus menjadi pegangan seluruh diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia.

"Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan solusi atas Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan harus melibatkan Palestina, tidak bisa dilakukan sepihak," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Kamis (7/12/2017).

(Baca juga : Jokowi Minta PBB Segera Bersidang Sikapi Kebijakan Trump soal Jerusalem)

Ia mengatakan, selain berakar kuat dari perintah konstitusi, membela kemerdekaan Palestina juga bersumber dari sejarah Indonesia.

Konferensi Asia Afrika 1955 telah memberikan legitimasi yang kuat bagi Palestina untuk diperjuangkan sebagai negara yang merdeka seutuhnya.

Bahkan, papar Hasto, pada tahun 1962, Bung Karno secara konsisten menolak kehadiran Israel dan Taiwan dalam Asian Games meski dengan konsekuensi dikeluarkan dari Komite Olimpiade Internasional.

Saat itu, Bung Karno tidak tunduk pada tekanan tersebut, dan malah membentuk Games of The New Emerging Forces (GANEFO) sebagai tandingan olimpiade tersebut.

"Atas sikap politik tersebut PDI-Perjuangan menugaskan angota Fraksi di Komisi I untuk mengambil tindakan aktif dan progresif guna menjalankan sikap politik partai tersebut," lanjut dia.

Pemerintah Indonesia menolak rencana Amerika Serikat yang akan memindahkan kantor kedutaan besar untuk Israel di Tel Aviv ke Jerusalem, Palestina.

(Baca juga : Jokowi: Indonesia Mengecam Pengakuan Sepihak AS atas Jerusalem)

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, selama ini Jerusalem merupakan bagian dari pengawasan internasional.

"Jadi, kita tak ingin AS seperti ini," katanya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Indonesia mendukung Palestina yang tak setuju Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel di Tel Aviv dipindahkan ke wilayah atau bagian dari negaranya.

"Jelas posisi Pemerintah Indonesia sependapat mendukung Palestina agar Amerika Serikat tak memindahkan kedutaannya ke Jerusalem," kata Kalla.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan niatnya kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Pernyataan tersebut tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai apakah Trump akan langsung memindahkan kedutaan atau itu akan dilakukan pada waktu tertentu di masa depan.

Memindahkan kedutaan besar dan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel akan menandai perubahan besar kebijakan Amerika Serikat serta membalikkan preseden puluhan tahun dan bertentangan dengan konsensus internasional.


EditorDiamanty Meiliana

Terkini Lainnya


Close Ads X