JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta Presiden Jokowi memberikan masukan kepada Amerika Serikat (AS) agar tetap mempertahankan status quo Yerusalem dan Haram al-Sharif sebagai milik bersama secara internasional.
Ia menilai, hal itu sangat penting bagi semua pihak demi keberlangsungan perdamaian bagi semua bangsa.
"Saran saya opsi ini sebaiknya ditutup rapat rapat oleh AS, sebab hanya akan melahirkan konflik sangat besar skala dunia yang akan merugikan semua pihak" kata Kharis melalui keterangan tertulis, Kamis (7/12/2017).
Kharis menambahkan apabila ini benar terjadi maka akan menjadi kemunduran luar biasa bagi upaya kemerdekaan Palestina.
Baca juga : Keputusan Trump soal Jerusalem Tuai Kemarahan Para Pemimpin Negara
"Langkah seperti itu akan merusak semua upaya perdamaian dan memicu ketegangan dan konflik baru. Indonesia harus berkomunikasi dengan pemerintah AS untuk menghindari kesalahan ini dan menghormati semua resolusi yang dicapai," tutur dia.
Ia mengatakan Presiden Jokowi dapat memanfaatkan kedekatannya dengan banyak pemimpin dunia untuk melakukan komunikasi via telepon, salah satunya dengan Presiden Mahmud Abbas dan juga dengan pemimpin negara lainnya.
"Perlu ditegaskan pentingnya pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya dan pelestarian status Yerusalem & Haram al-Sharif untuk perdamaian dan keamanan," lanjut politisi PKS itu.
Baca juga : Indonesia Tolak Rencana AS Pindahkan Kedubesnya di Israel ke Jerusalem
Pemerintah Indonesia menolak rencana Amerika Serikat yang akan memindahkan kantor kedutaan besar untuk Israel di Tel Aviv ke Jerusalem, Palestina.
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, selama ini Jerusalem merupakan bagian dari pengawasan internasional.
Jadi, kita tak ingin AS seperti ini," katanya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Indonesia mendukung Palestina yang tak setuju Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel di Tel Aviv dipindahkan ke wilayah atau bagian dari negaranya.
"Jelas posisi Pemerintah Indonesia sependapat mendukung Palestina agar Amerika Serikat tak memindahkan kedutaannya ke Jerusalem," kata Kalla.
Baca juga : Mengapa Pengakuan Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel Sangat Kontroversial?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan niatnya kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Pernyataan tersebut tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai apakah Trump akan langsung memindahkan kedutaan atau itu akan dilakukan pada waktu tertentu di masa depan.
Memindahkan kedutaan besar dan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel akan menandai perubahan besar kebijakan Amerika Serikat serta membalikkan preseden puluhan tahun dan bertentangan dengan konsensus internasional.