Jokowi Minta PBB Segera Bersidang Sikapi Kebijakan Trump soal Yerusalem

Kompas.com - 07/12/2017, 12:13 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Menkopolhikam Wiranto, Wamenlu A.M Fachir, Menag Lukman Hakim dan Menkominfo Rudiantara saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (7/12/2017) merespon Indonesia terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo didampingi Menkopolhikam Wiranto, Wamenlu A.M Fachir, Menag Lukman Hakim dan Menkominfo Rudiantara saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (7/12/2017) merespon Indonesia terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Perserikatan Bangsa-bangsa segera bersidang menyikapi langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Jokowi mengatakan, dalam beberapa hari ini, pemerintah telah berkomunikasi dengan negara negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Pemerintah mendorong agar OKI segera melaksanakan sidang khusus atas pengakuan sepihak AS.

"Dan meminta PBB untuk segera bersidang menyikapi pengakuan sepihak AS," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).


Jokowi menegaskan bahwa pengakuan sepihak AS tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Padahal, AS merupakan anggota tetap PBB.

"Ini bisa mengecam stabilitas keamanan dunia," tegas Kepala Negara.

(baca: Jokowi: Indonesia Mengecam Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem)

Jokowi juga mengaku telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar AS. Dengan begitu, Indonesia bisa langsung menyampaikan sikapnya atas masalah ini.

Dalam jumpa pers ini, Jokowi didampingi sejumlah menteri kabinet kerja, yakni Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Selain itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi.

Sementara itu, Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia mengutuk keras pengakuan AS tersebut.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X