Wiranto Minta Rotasi 85 Perwira Tinggi TNI Tak Diributkan

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menilai rotasi 85 perwira tinggi TNI adalah hal biasa.

Wiranto tidak mempermasalahkan rotasi tersebut, meski dilakukan di pengujung masa jabatan Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.

"Kami tidak alergi terhadap pergantian. Oleh sebab itu tidak perlu kita ributkan dulu," kata Wiranto di Istana Bogor, Rabu (6/12/2017).

Mantan Panglima ABRI ini mengatakan, rotasi adalah hal yang biasa dalam dunia militer. Ia meyakini, rotasi tersebut sudah melewati proses dan berbagai pertimbangan sesuai kompetensi masing-masing perwira tinggi.

"Dan kemudian kalau memang nanti saat diganti, saat ada penggantian, saat ada pejabat baru enggak punya kompetensi yang pas, enggak punya kualitas yang diharapkan, ya diganti lagi, enggak ada masalah," ujarnya.

(Baca juga: Sebelum Pelantikan Hadi, Wiranto Kumpulkan Panglima TNI dan Kepala Staf)

Wiranto pun membantah kabar bahwa sebagian besar perwira tinggi yang dimutasi adalah "orangnya" Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, informasi itu hanya spekulasi semata yang tak bisa dibuktikan kebenarannya.

"Sejak dulu TNI itu ada isu, 'ini orangnya siapa'. Itu isu sejak dulu ada. Tapi saya yakin bahwa TNI cukup matang, TNI AU, TNI AL dan TNI AD, semuanya bertumpu pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit," ucap Wiranto.

"Mereka adalah orangnya Republik Indonesia, orangnya panglima tertinggi yang memimpin negeri ini," kata dia.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/928/XII/2017 yang ditandatangani 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI, ada 85 jabatan yang mengalami pergantian.

(Baca juga: Gatot: Mutasi 85 Pati Diproses Sebelum KSAU Ditunjuk Jadi Calon Panglima TNI)

Jumlah itu terdiri dari 46 jabatan di TNI Angkatan Darat, 28 jabatan di TNI Angkatan Laut, dan 11 jabatan di jajaran TNI Angkatan Udara.

SK tersebut ditandatangani bertepatan dengan hari di mana Presiden Joko Widodo mengirimkan surat ke DPR terkait penunjukan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI. Hadi diajukan untuk menggantikan Gatot yang akan pensiun pada Maret 2018.

Namun, Gatot meyakini dirinya tak melanggar etika dengan melakukan rotasi terhadap 85 perwira tinggi. Menurut dia, proses rotasi sudah melalui sejumlah tahapan dan tingkatan yang legalitasnya sudah sesuai dengan prosedur.

Surat rotasi tersebut juga diteken oleh dirinya bersama tiga kepala staf sebelum pihak Istana memberi kabar soal penunjukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI.

"Selesai semua paraf KSAD, KSAL, KSAU kemudian saya ditelepon oleh Pak Mensesneg menyampaikan 'Pak Panglima, saya sudah menyerahkan surat Presiden kepada DPR mencalonkan Pak Hadi,'" ujar Gatot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).