Golkar Akan Gelar Rapat untuk Sikapi Tuntutan DPD I untuk Munaslub

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Golkar telah menerima permintaan secara tertulis dari 31 DPD I Partai Golkar yang mendesak segera dilakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menggelar rapat sesuai kerangka sistem aturan partai.

"Dengan diterimanya ini, DPP Partai Golkar segera lakukan pertemuan sesuai tahapan yang ada," ujar Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Namun, Idrus belum bisa memastikan kapan rapat itu akan dilakukan. Namun, Idrus memastikan waktunya tak akan lama lagi untuk memutuskan langkah apa yang diambil.

(Baca juga: Soal Munaslub, Golkar Disarankan Jaga Jarak dengan Jokowi)

Idrus mengatakan, pada prinsipnya DPP dan DPD I memiliki visi yang sama untuk kemajuan Partao Golkar.

"Sehingga dinamika internal yang ada dapat diakhiri oleh komitmen yang sama," kata Idrus.

Berdasarkan rapat Pleno yang digelar akhir November 2017 lalu, diputuskan bahwa digelarnya Munaslub Partai Golkar menunggu proses hukum yang dijalani Ketua Umum nonaktif Partai Golkar Setya Novanto, yakni praperadilan.

(Baca juga: Munaslub Golkar, Jangan Ada "Putra Mahkota" dan Berakhir Aklamasi)

Idrus mengatakan, pada dasarnya, ada kesamaan tujuan dalam rapat pleno tersebut, yakni mendorong digelarnya munaslub. 

"Tinggal langkah-langkah munaslub itu di DPP Golkar. Percayalah, semangat ini, komitmen ini akan dipegang teguh Golkar," kata Idrus.

Perwakilan 31 DPD I Partai Golkar sepakat agar munaslub digelar dalam waktu dekat. Mereka menargetkan setidaknya munaslub digelar pada 16 atau 17 Desember 2017.

Munaslub tersebut ditujukan untuk memilih ketua umum Partai Golkar definitif pengganti Setya Novanto. Novanto dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.