Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dito Ariotedjo
Ketua Umum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI)

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Inovasi Sosial Politik, Ketua Umum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI)

Golkar Harus Ramah Milenial

Kompas.com - 06/12/2017, 07:13 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

GOYANGAN Partai Golkar kian tak berirama. Kasus hukum yang menimpa ketua umum "Partai Beringin", selain menggerus akseptabilitas dan elektabilitas partai, juga menuai duel kepentingan di kalangan internal.

Praperadilan sang ketua berpacu dengan keinginan untuk mengadakan Musyawarah Luar Biasa Partai (Munaslub). Kubu yang menginginkan pergantian kepemimpinan adu cepat dengan yang kubu mempertahankan posisi status quo.

Situasi tak pelak makin hari makin panas. Beringin disorot di sana-sini. Nasibnya di masa depan dijadikan bahan tebak-tebakan oleh para pengamat.

Nama-nama calon pengganti ketua umum diukur-ukur, dipatut-patut, dicocok-cocokan, dan dikait-kaitkan dengan istana, disangkutpautkan dengan si anu dan si anu, lalu digelindingkan ke publik. Maka terjadilah bursa calon ketua.

Di sisi yang lain, hasil survei Politracking terbukti tak berpihak kepada "Pohon Beringin". Angka elektabilitas Golkar hanya tersisa sekira sepuluhan persen. Mendadak penampakan Beringin menjadi semakin kurus kering, tak gagah lagi.

Gerindra dengan manis menyalip dan merebut posisi kedua yang semula diduduki Golkar. Lucunya, tak banyak pihak yang sedang adu kuat di internal membahasnya. Semuanya terlihat sibuk berbicara siapa dapat apa, kapan dan bagaimana, di dalam tubuh partai.

Memang kepengurusan baru adalah bagian dari masa depan Golkar. Tapi menjaga dan meluaskan kavling pemilih juga tak kalah pentingnya, bahkan bisa menjadi penentu seperti apa wajah Golkar di kemudian hari.

Jadi apa pun yang terjadi di dalam "Partai Beringin", toh terobosan signifikan untuk keluar dari jerat politik yang sedang melanda partai sangat dibutuhkan saat ini.

Dan, saya kira, mengambil peran besar untuk memenangkan hati dan pikiran para pemilih muda, terutama generasi milenial, adalah salah satu solusi kekinian yang dibutuhkan.

Mengapa? Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kaum milenial di Indonesia pada 2017 diperkirakan mencapai 86 juta jiwa atau 32,6 persen dari total penduduk yang sebanyak 261,89 juta jiwa.

Pemilih milenial adalah pemilih yang lahir pada rentang tahun 1981-1999 dan akan berusia antara 20-38 tahun saat Pemilu 2019 diadakan.

Sekali lagi saya tuliskan, jumlahnya mencapai 86 juta jiwa. Semua tentu sepakat bahwa angka tersebut bukanlah angka kecil.

Nah, secara politik, jika dipersentase, 48 persen pemilih pada Pemilu 2019 adalah generasi milenial (Hasanudin Ali, 2017). Oleh karena itu, tak ada alasan bagi Golkar untuk tidak fokus dan concern pada segmen yang satu ini.

Generasi milenial sering juga disebut sebagai generasi "Digital Native", yakni generasi yang lahir dan tumbuh seiring perkembangan teknologi yang melaju pesat.

Oleh karena itu, generasi milenial cenderung mudah menyesuaikan diri dengan generasi setelahnya yang juga masih disuguhkan teknologi lanjutan dari teknologi-teknologi yang mengawali pertumbuhan generasi milenial.

Berbeda dari generasi X, baby boomers, atau generasi sebelum generasi milenial, segmen ini cenderung agak gagap untuk mengikuti irama generasi-generasi setelahnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com