Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Sebut Polair Selamatkan Rp 90 Miliar Uang Negara dari "Illegal Fishing"

Kompas.com - 05/12/2017, 12:31 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Kepolisian Air (Polair) dalam menindak kasus di wilayah perairan selama 2017.

Setidaknya, ada 812 kasus, termasuk illegal fishing yang ditindak Polair.

"Dari kasus ini, menyelamatkan kerugian negara kurang lebih hampir Rp 90 miliar," ujar Tito di Markas Korps Direktorat Polisi Udara Baharkam Polri, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (5/12/2017).

Tito mengatakan, Polair juga melakukan penindakan terhadap pemancingan dengan menggunakan bahan peledak.

Pemerintah memberikan perhatian serius dalam penindakan terhadap penggunaan bom ikan.

Baca: Menteri Susi: Sejak 2014, 363 Kapal "Illegal Fishing" Ditenggelamkan

Penggunaan bom ikan menyebabkan rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut. Polair juga menjalankan program pencegahan pencurian kapal.

"Program ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak di luar negeri, karena Polairud telah peduli soal pengamanan kapal asing di perairan Imdonesia yang masuk ke Selat Malaka, dan perairan perbatasan, Natuna," kata Tito.

Saat ini, kekuatan armada patroli Polair berjumlah 1.016 unit alat angkut. Sementara itu, untuk Kepolisian Udara, unit yang tersedia sebanyak 58 yang terdiri dari 10 pesawat terbang fan 48 helikopter.

"Saya berharap bahwa Polairud tetap eksis dan lebih mampu memberikan kontribusi lebih baik kepada masyarakat dalam pelakdanaan tugas polri menjaga kamtibmas negara ini," kata Tito.

Kompas TV Terlibat Pencurian Ikan, 239 Nelayan Vietnam Dipulangkan


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com