Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi: Interpol Harus Punya Peran Penting Perangi "Illegal Fishing"

Kompas.com - 09/11/2016, 11:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menekankan pentingnya kerja sama multi negara untuk menyelesaikan permasalahan illegal fishing.

Menurut Susi, pencurian ikan kerap melibatkan banyak negara dalam satu kasus. 

Oleh karena itu, Susi meminta agar illegal fishing menjadi salah satu prioritas negara-negara yang tergabung dalam Interpol untuk mencari strategi penanganannya.

"Dalam dua tahun kita analisis, investigasi, dan penindakan, illegal fishing lebih dari sekadar pencurian ikan. Melibatkan banyak negara," ujar Susi dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center di Bali, Rabu (9/11/2016).

(Baca: Susi: Transformasi Hukum Percepat Penyelesaian Kasus "Illegal Fishing")

Susi menjadi pembicara utama dalam sidang umum Interpol. Ia berbagi pengalaman menangani persoalan kelautan, seperti halnya illegal fishing.

"Satu kapal, krunya bisa dari berbagai negara. Memang melibatkan multi nasional. Dan sebaiknya Interpol mengambil peran yang penting dan sangat dibutuhkan dalam hal ini," kata dia.

Susi mengatakan, perlawanan Indonesia terhadap illegal fishing bisa begitu kuat karena adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo.

Jokowi, kata dia, punya misi menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Hal itu sejalan dengan misi Susi yang ingin menindak tegas kejahatan di kawasan perairan Indonesia.

Bagi banyak negara, kata Susi, aksi tersebut tidak mudah karena melawan pengusaha di negara-negara besar.

(Baca: "Illegal Fising" Bukan Hanya soal Ikan, melainkan Juga Penyelundupan BBM, Narkoba, dan Senjata)

"Bagi kita awalnya juga tidak mudah, karena praktik illegal fishing ini tidak hanya sekadar pencurian ikan tapi melibatkan uang yang sangat besar, keuntungan yang luar biasa," kata Susi.

Susi mengatakan, perlu ketegasan masing-masing negara untuk memecahkan persoalan ini.

Menurut dia, illegal fishing merupakan musuh bersama di negara manapun. Oleh karena itu, butuh sinergitas antarnegara yang bisa ditumbuhkan lewat forum Interpol.

"Pelaku-pelaku bisnis yang melakukan kriminal begini bukan mewakili negara, tapi mewakili kejahatan. Ya kita mesti tumpas bersama," kata Susi.

Kompas TV 2 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditangkap

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com