Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Akan Setujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI

Kompas.com - 05/12/2017, 11:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Hanura akan menyetujui Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Surat pngajuan Hadi sebagai calon Panglima TNI telah disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Pimpinan DPR, Senin (4/12/2017).

"Hanura kan jelas, fraksi pendukung pemerintah yang konsisten, yang istiqomah. Jadi kami sejalan dengan Presiden," ujar Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

"Hanura sebagai fraksi pendukung pemerintah mendukung usulan pemberhentian Pak Gatot Nurmantyo dan digantikan oleh Pak Hadi Tjahjanto," sambung dia.

Secara figur, Dadang menyampaikan bahwa fraksinya menilai Hadi layak menggantikan Gatot sebagai Panglima TNI. Hal itu terlihat dari rekam jejak di lapangan, mulai skala kecil hingga besar.

Baca juga : Jokowi Yakin Marsekal Hadi Tjahjanto Mampu Bawa TNI Jadi Profesional

Ia juga meyakini Hadi merupakan pilihan terbaik Presiden.

"Saya kira cukup memadai untuk menjadi seorang panglima," kata Anggota Komisi X DPR itu.

Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Surat pengajuan tersebut diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR RI bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi.

Surat telah dibahas dalam rapat pimpinan DPR dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk kemudian dibacakan di rapat paripurna dan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh komisi terkait, yakni Komisi I.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler rangkuman KompasTV hari ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com