Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Ingatkan Jajarannya Tak Terlibat Politik Praktis Pilkada 2018

Kompas.com - 30/11/2017, 11:56 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 mendatang berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

Hal itu, kata Zainut, berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III MUI) 2017 pada 28 - 30 November 2017 di Bogor, Jawa Barat, yang menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Salah satunya terkait kontestasi demokrasi di daerah yang digelar tiap lima tahun tersebut.

"Pilkada dapat meningkatkan tensi politik di dalam negeri jika tidak dikelola dengan baik," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/11/2017).

Ia mengimbau jajaran MUI di daerah agar tidak terbawa arus politik praktis mendukung calon tertentu kepala daerah dan wakilnya.

(Baca juga : Pilkada Serentak 2018, Lima Daerah di Magelang Rawan Konflik)

 

"Mengimbau kepada semua pengurus MUI agar menjaga institusi MUI tidak terbawa arus politik praktis dengan ikut dukung-mendukung calon tertentu," kata Zainut.

Alasannya, lembaganya harus netral dan berdiri diatas semua golongan, tidak terkecuali.

"MUI harus dapat berdiri di atas semua golongan, mengayomi dan membimbing semua kontestan agar menjauhi praktik kotor yang dilarang agama seperti money politic, kampanye hitam, dan kecurangan ," tuturnya.

Tak hanya itu, kata Zainut, MUI juga mengimbau seluruh calon kontestan yang akan bertarung di Pilkada untuk santun dan tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya agar menang di Pillkada.

"MUI menghimbau kepada setiap kontestan Pilkada agar mengedepankan cara-cara yang baik, santun, tidak provokatif, serta senantiasa mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok," ujar dia.

Pilkada serentak tahun 2018 akan diikuti sebanyak 171 daerah. Rinciannya ada 17 provinsi,115 kabupaten dan 39 kota. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapakan tanggal pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2018 mendatang yaitu tanggal 27 Juni 2018.

Kompas TV Presiden juga meminta pengusaha tidak menunggu "event" politik untuk melakukan ekspansi usaha.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com