Ketika Kehadiran Para Wakil Rakyat "Dihargai" Miliaran Rupiah...

"Ini saya kira sebuah kekonyolan atau dagelan paling aneh. Orang disogok untuk melakukan apa yang sesungguhnya menjadi tugas atau kewenangannya," lanjut dia.

Menurut dia, operasi tangkap tangan (OTT) KPK seakan mengonfirmasi bahwa APBD masih menjadi titik rawan korupsi di daerah.

Selain itu, mengungkap adanya upaya dari DPRD, pemerintah daerah, dan pengusaha untuk mendapatkan jatah dari anggaran.

Lucius mengatakan, dugaan suap itu menunjukkan ada "permainan" selama proses pembahasan yang tidak memuaskan salah satu pihak, yakni antara DPRD dan pemerintah daerah.

Baca: KPK Telusuri Keterlibatan Gubernur Zumi Zola dalam Suap APBD Jambi

Permainan itu diduga sudah diketahui bersama sehingga muncul ketidakpuasan yang berujung pada rencana boikot persidangan oleh sejumlah anggota DPRD.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyuap agar para wakil rakyat hadir saat pengesahan R-APBD.

"Suap agar menghadiri persidangan saya kira hanya salah satu bentuk penyimpangan lain dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pembahasan anggaran," kata Lucius. 

Apalagi, KPK menduga ada keterlibatan pengusaha yang diduga mendapatkan jatah proyek dari APBD tersebut.

Baca: KPK Tetapkan Sekda, Kadis PU, dan Anggota DPRD Jambi sebagai Tersangka
 
Lucius mengungkapkan, modus persekongkolan antara DPRD, pemerintah, dan pengusaha di daerah selama ini kerap terjadi. Persekongkolan itu membuat daerah tak pernah maksimal menikmati hasil pembangunan dari APBD mereka.

Menurut dia, sebagian besar anggaran disedot oleh tiga kelompok tersebut melalui proyek yang sejak awal sudah diatur pembagiannya. 

Selain itu, kata Lucius, ada pula anggota DPRD yang merupakan pengusaha dan mengerjakan proyek yang dibiayai APBD. Biasanya, mereka menggunakan modus nama orang lain untuk menyembunyikannya dari publik.

"Saya kira apa yang terjadi di Jambi hampir terjadi di semua daerah. Maraknya praktiek ini karena korupsi sudah sebegitu sistemiknya berakar pada institusi-institusi daerah. Mereka sungguh menikmati minimnya kontrol masyarakat atas proses pembahasan anggaran," ujar Lucius.