Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Golkar Tercoreng, Jusuf Kalla Ingin Setya Novanto Diganti

Kompas.com - 28/11/2017, 15:59 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Partai Golkar harus menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk segera mengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum.

“Iya kerena namanya sudah jelek,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Tokoh senior Golkar itu menginginkan Munaslub tetap digelar tanpa memperhitungkan keputusan praperadilan Setya Novanto. Menurut Kalla, menang atau kalah, publik sudah memiliki kesan negatif kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.

“Praperadilan kan tidak mengadili substansi hanya proses saja. Prosesnya bisa saja katakanlah dia menang, tetapi orang berpikir tetap ada masalah,” kata Kalla.

Baca juga : Airlangga Disebut Kantongi Restu Jokowi untuk Jadi Ketua Umum Golkar

Soal kapan waktu menggelar Munaslub, Kalla menilai Desember adalah bulan terbaik. Ia berharap pada bulan itu juga, proses pergantian pimpinan Golkar bisa dilakukan.

Sebelumnya, Kalla menilai Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto adalah sosok yang paling ideal memimpin Partai Golkar saat ini. Sebab, Airlangga dinilai tokoh yang paling bersih dari persoalan hukum.

Selama ini kata Kalla, Airlangga tidak pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, arau lembaga hukum lainnya. Dalam kata lain, Airlangga dinilai tokoh yang bersih.

Selain Airlangga, nama Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar Idrus Marham juga disebut-sebut masuk bursa calon Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Kompas TV Saat ini penyidik KPK sedang menuntaskan berkas perkara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com