Kompas.com - 28/11/2017, 13:11 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Sukses Airlangga Hartarto, Happy Bone Zulkarnaen, mengklaim jagoannya sudah mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk mengisi kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Bone, dukungan Jokowi tersebut sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan baik kepada Airlangga maupun kepada elite Golkar lainnya.

"Pernyataan memberikan dukungan itu terjadi bukan hanya di istana. Artinya di tempat yang lain dalam satu pertemuan silaturahmi, ngomong-ngomong, ketawa-ketawa kemudian muncul dukungan itu," kata Bone kepada kompas.com, Selasa (28/11/2017).

Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain Kompas.com / Dani Prabowo Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain

Namun, Bone memastikan bahwa dukungan yang diberikan Jokowi tersebut bukan merupakan intervensi terhadap proses suksesi kepemimpinan di partai beringin.

(Baca juga : Ketua Golkar Jakarta Nilai Airlangga Hartarto Wakili Selera Milenial)

 

Dukungan tersebut lebih bersifat dukungan moril untuk Airlangga menggantikan Setya Novanto yang saat ini sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.

Bone pun yakin bahwa dukungan yang diberikan Jokowi ini akan berdampak pada suara pimpinan Partai Golkar di daerah.

Ia optimistis sebagian besar suara Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I dan II akan memberikan suaranya kepada Airlangga apabila nantinya forum Musyawarah Nasional Luar Biasa digelar.

(Baca juga : Agus Gumiwang: Airlangga Hartarto Bisa Selamatkan Golkar)

"Sebab Golkar ini kan partai yang bermitra dengan pemerintah. Golkar juga sudah deklarasi untuk mendukung Jokowi di 2019. Artinya kalau Jokowi memberikan dukungan maka untuk DPD itu merupakan support yang luar biasa. Sehingga mereka menyikapi dengan positif," ucap Bone.

Terkait jabatan Airlangga sebagai Menteri Perindustrian apabila terpilih sebagai ketua umum Golkar, menurut Bone, hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

Sebab, kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

"Tapi kalau saya lihat karena beliau menteri yang diandalkan, saya kira beliau akan tetap dipertahankan. Kalau enggak Pak Jokowi akan kehilangan juga," ucap Ketua Bidang Ideologi dan Kebijakan Publik di DPP Golkar ini.

Kompas TV Sebagian besar saksi adalah politisi, anggota DPR dan pengurus Golkar.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Nasional
Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Nasional
Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Nasional
Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Nasional
3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

Nasional
Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Nasional
Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Nasional
Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.