Sering Belanja Miliaran Rupiah di Luar Negeri, Pengacara Novanto Siap Ditelusuri Ditjen Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menelusuri rekam jejak pembayaran pajak kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Penelusuran ini dilakukan Ditjen Pajak merespons pengakuan Fredrich bahwa ia sering berbelanja hingga miliaran rupiah ketika pergi ke luar negeri.

Dihubungi terpisah, Fredrich mengatakan, sebagai warga negara yang baik, ia siap jika rekam jejak pembayaran pajaknya diperiksa.

Pemeriksaan itu merupakan kewenangan Ditjen Pajak. 

"Silakan saja Ditjen Pajak telusuri, sebagai tugas dan tangung jawab mereka. Saya rakyat Indonesia yang patuh pajak dan tidak ada yang saya tutupi," ungkap Fredrich melalui pesan singkatnya, Selasa (28/11/2017).

Baca: Pengacara Novanto: Saya Suka Mewah, Sekali ke Luar Negeri Minimal Rp 5 M

Fredrich mengaku, selama ini ia tak pernah ada masalah terkait kewajibannya membayar pajak. Ia juga tak pernah mendapatkan surat peringatan dari Ditjen Pajak soal pembayaran pajak. 

"Tidak ada (masalah). Baik-baik saja kok," ujar dia. 

Pengakuan yang disampaikan Fredrich soal kebiasaannya itu menuai respons dari netizen. Ada yang mengunggah potongan video rekaman wawancara tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu melalui akun Twitter @DitjenPajakRI.

Dear #KawanPajak.

Terima kasih untuk seluruh mention terkait video wawancara seorang pengacara.

Unit kami yang berwenang akan menindaklanjuti informasi tersebut.

????????

— #PajakKitaUntukKita (@DitjenPajakRI) November 25, 2017

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku senang jika ada orang yang secara sukarela menyatakan kemampuan finansialnya di hadapan publik.

Ia menilai, pengakuan tersebut berguna dan turut membantu petugas pajak untuk memeriksa ketaatan yang bersangkutan sebagai wajib pajak (WP) di Indonesia.

Baca juga: Pengacara Novanto Laporkan Lebih dari 25 Pimpinan KPK ke Polisi

Sebab, informasi seputar harta kekayaan seseorang dari publik merupakan bekal yang berguna bagi petugas pajak dalam melaksanakan pekerjaannya.

Meski demikian, dalam menjalankan tugas, petugas pajak tetap menjunjung tinggi asas konfidensial dan tidak akan memberi tahu ketika sedang memeriksa data keuangan seseorang.