JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui, ada kesalahan yang dilakukan admin akun resmi Setkab di Twitter, @setkabgoid, dalam mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo.
Kicauan yang diunggah pada Senin (27/11/2011) tersebut bertuliskan "Kita sudah minta kepada jajaran NU agar tegas pada aliran radikal & intoleran, apapun organisasinya - Presiden @jokowi".
Dalam tweet tersebut turut diunggah foto Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj dan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin.
Baca: Salah Kutip Pernyataan Jokowi, "Tweet" di Akun Setkab Akhirnya Dihapus
Dalam foto tertulis kalimat "Saya sudah minta kepada jajaran NU agar tegas pada aliran radikal dan intoleran, apapun organisasinya. -Presiden Joko Widodo-".
Kata-kata yang dikutip dalam kicauan tersebut memang berbeda dari kalimat pidato Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Mataram, Lombok, Kamis (23/11/2017).
Jokowi saat itu mengatakan, ia memerintahkan jajarannya di pemerintahan menindak tegas kelompok radikal. Namun, oleh akun @setkabgoid justru ditulis bahwa Jokowi memerintahkan jajaran NU.
"Yang benar arahan Presiden ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintah agar tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap aliran radikal dan intoleran yang ada di negara kita," ujar Pramono.
Baca: Jokowi: Pemerintah Tak Akan Toleransi Radikalisme, Apa Pun Organisasinya
Pramono memastikan, admin yang salah mengutip pernyataan Jokowi itu dicopot. Dia tak lagi bertanggung jawab mengelola akun @setkabgoid.
"Saya sudah minta adminnya diganti karena kesalahannya sangat mendasar," ucap Pramono.
Meski sudah dihapus, kicauan salah kutip itu sudah telanjur mendapatkan banyak respons dari warganet.
Hingga Selasa (28/11/2017) pagi, 477 warganet memberikan komentar, 417 me-retweet, dan 613 menyukai.
Salah satu komentar datang dari Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid.