Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan DPR Terhadap DPR Rendah, Fadli Zon Sebut Ada Progres

Kompas.com - 27/11/2017, 21:21 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon menganggap hasil survei sejumlah lembaga terhadap institusi DPR sebagai sebuah bahan introspeksi.

Fadli menyikapi hasil survei nasional Poltracking Indonesia yang menempatkan DPR pada posisi paling buncit di antara 13 institusi demokrasi dan penegak hukum yang disurvei.

Berdasarkan hasil survei tersebut, hanya 34 persen publik yang merasa puas dengan kinerja DPR.

"Masukan itu kan bisa menjadi bahan untuk introspeksi," kqta Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Namun, ia menilai tingkat kepuasan publik terhadap DPR cenderung membaik. Sebab, kasus-kasus besar yang menyeret nama anggota DPR pada periode saat ini lebih sedikit ketimbang periode 2009-2014 lalu.

Baca juga : Kepuasan Publik Terhadap DPR Paling Buncit

Wakil Kerua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Kerua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Meskipun memang dampak kasus-kasus pada periode lalu terbawa pada periode saat ini. Misalnya kasus proyek e-KTP.

"Itu juga perlu dilihat sebagai sebuah progres bahwa tidak banyak kasus. Kasus yang dianggap kasus besar itu tidak terjadi pada masa periode ini," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Di samping itu, Fadli mengatakan bahwa hal serupa terjadi di parlemen beberapa negara lainnya, baik negara maju maupun berkembang.

Hal itu, menurutnya, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja parlemen. Daya kritik masyarakat juga dianggap lebih tinggi kepada lembaga legislatif ketimbang eksekutif.

Namun, hal itu tak lantas berpengaruh pada tingkat elektabilitas seorang anggota legislatif.

Fadli mencontohkan kepuasan terhadap kongres Amerika Serikat yang mencapai 11 persen. Meski tingkat kepuasannya rendah namun tingkat keterpilihan anggotanya ada yang mencapai 96 persen.

Ia pun menilai angka kepuasan terhadap DPR RI lebih baik daripada DPR di beberapa negara lain.

"Negara-negara lain ada yang kisaran 20 persen. Hampir jarang yang lewat 50 persen," tuturnya.

Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada posisi paling buncit terkait tingkat kepuasan masyarakat.

Baca juga : Setya Novanto, Kasus E-KTP, dan Citra DPR yang Tercoreng...

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR menyebutkan, hanya 34 persen publik yang merasa puas dengan kinerja DPR. Urutan tersebut merupakan yang paling bawah di antara 13 institusi demokrasi dan penegak hukum yang disurvei.

Adapun saat dirinci, hanya 36 persen publik yang merasa puas dengan pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan, 35 persen puas dengan penyusunan Undang-undang, 33 persen puas dengan perumusan rencana anggaran negara, dan hanya 29 persen yang puas dengan penyerapan aspirasi publik di DPR.

"Tingkat kepuasan pada bidang ini tergolong sangat rendah bagi institusi demokrasi sekelas DPR RI," kata Hanta dalam paparannya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Kompas TV Dewan Perwakilan Rakyat hari ini memperingati hari ulang tahun ke-72.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com