Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan RS Indonesia di Rakhine Dinilai Jadi Awal Proses Rekonsiliasi

Kompas.com - 23/11/2017, 13:37 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai bahwa pembangunan rumah sakit Indonesia di Myaung Bwe, Negara Bagian Rakhine, Myanmar, merupakan salah satu upaya dalam menciptakan proses rekonsiliasi atas tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya.

Menurut Retno, pembangunan RS Indonesia melibatkan para pekerja lokal dari berbagai latar belakang suku dan agama. Dengan begitu, akan terbangun rasa percaya antar kelompok masyarakat, sebagai proses awal rekonsiliasi.

"Dari tahap awalnya kami membangun, pekerjanya adalah orang-orang lokal dan kami juga merekrut tenaga kerja itu sengaja secara campur. Jadi ada pekerja yang beragam, Budha, Islam, sehingga proses trust building pada level komunal terbangun dan sendirinya bisa mencair," ujar Retno saat ditemui seusai rapat koordinasi tingkat menteri terkait isu kemanusiaan Rohingya di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).

Baca juga : Indonesia Mulai Bangun Rumah Sakit di Rakhine, Myanmar

Retno berpendapat, pembangunan rasa percaya antar kelompok masyarakat dapat diupayakan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi.

Pemerintah, lanjut Retno, berkomitmen untuk terus membantu penanganan isu kemanusiaan di Rohingya.

"Bisa kuat trust building-nya melalui kegiatan-kegiatan ekonomi seperti itu, jadi itu yang saya sampaikan kepada Pak Menko (Wiranto)," ucapnya.

Pengungsi menunggu antrean dokter di kamp pengungsian Balukhali, Bangladesh, Senin (6/11/2017). (AFP/Dibyangshu Sarkar) Pengungsi menunggu antrean dokter di kamp pengungsian Balukhali, Bangladesh, Senin (6/11/2017). (AFP/Dibyangshu Sarkar)
Proses pembangunan rumah sakit Indonesia di Myaung Bwe, Negara Bagian Rakhine, Myanmar, telah memasuki fase kedua yakni pembangunan kompleks untuk dokter dan perawat. Sementara fase pertama pembangunan sudah dilakukan pada 19 November 2017 lalu.

Retno menuturkan, pembangunan rumah sakit tersebut merupakan langkah nyata Indonesia dalam membantu menyelesaikan isu kemanusiaan etnis Rohingya.

Tak hanya pemerintah, kalangan masyarakat sipil dan LSM ikut berkontribusi dalam pembangunan rumah sakit yang ditargetkan selesai pertengahan tahun depan.

Baca juga : Pengungsi Rohingya Bisa Pulang Jika Warga Asli Rakhine Siap Menerima

"Pembangunan rumah sakit itu kan kami lakukan bersama dengan masyarakat ya, jadi dengan LSM kita, dengan para donatur, kemudian kami wujudkan dalam pembangunan rumah sakit. Baru nanti fase ketiga adalah pembangunan gedung utama dari rumah sakit," ucap Retno.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pembangunan rumah sakit ini menghabiskan dana 1,8 juta dolar AS. Biaya itu disediakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan masyarakat Indonesia termasuk PMI, berbagai LSM dan sektor swasta.

Pembangunan rumah sakit itu akan melibatkan tenaga kontraktor lokal dan bahan-bahan material yang diadakan dari daerah sekitar di Myanmar dengan tujuan membantu meningkatkan peluang ekonomi masyarakat lokal selain menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap rumah sakit ini.

"Setelah selesai dibangun, Rumah Sakit Indonesia tersebut akan secara inklusif, tak memandang latar belakang, suku maupun agama, bagi seluruh masyarakat setempat," kata Arrmanatha.

Baca juga : AS Sebut Krisis Rohingya sebagai Pembersihan Etnis

Peletakan batu pertama ini menandakan dimulainya pembangunan tahap kedua pembangunan akomodasi staf medis dan tahap ketiga pembangunan gedung utama.

Tahap pertama pembangunan untuk pemetaan dan konstruksi pagar sebelumnya telah selesai sejak September 2017.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Luar Negeri, peresmian rumah sakit itu dilakukan tanpa dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi karena tak ada jaminan keamanan yang diberikan militer Myanmar.

Alhasil, peresmian yang ditandai dengan peletakan batu pertama dilakukan oleh  Duta Besar RI untuk Myanmar Ito Sumardi dan menteri urusan Rakhine, perwakilan kementerian kesehatan Myanmar, perwakilan MERC, tokoh masyarakat setempat dan masyarakat agama Budha dan Islam.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi batal menghadiri acara ini karena imbauan dari pemerintah Myanmar yang menyebut lokasi pembangunan rumah sakit Indonesia berada di wilayah utara Rakhine yang dipandang rawan.

Pemerintah Myanmar tidak bisa memberikan pengamanan optimal sesuai standar untuk tamu resmi pemerintah setingkat menteri mengingat pasukan keamanan Myanmar sedang difokuskan menjaga pertemuan tingkat menteri Asia-Eropa di Naypyidaw yang juga dihadiri Retno.

Sebelum bantuan pendirian rumah sakit, Indonesia juga telah menyampaikan bantuan 1 juta dollar AS untuk pembangunan empat sekolah pada 2014, 10 kontainer bantuan kebutuhan dasar untuk warga Rohingya pada Desember 2016 dan pembangunan 2 sekolah di Sittwe yang telah diresmikan Retno Januari tahun ini.

Kompas TV Komisi Uni Eropa mencatat banyaknya pengungsi anak tanpa pendampingan keluarga meningkat tajam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com