Jadi Plt Ketum Golkar, Idrus Marham Ditemani Satu Wasekjen

Kompas.com - 22/11/2017, 07:36 WIB
Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Idrus Marham ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal DPP Golkar, Idrus Marham ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar menyusul status Setya Novanto yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, pada rapat pleno Golkar Selasa (21/11/2017) malam tak diputuskan siapa pelaksana tugas Sekjen. Padahal, dalam urusan administratif dibutuhkan dua tanda tangan yang mewakili ketua umum dan sekretaris jenderal.

Idrus menilai hal tersebut tak diperlukan karena dirinya tetap berstatus sekjen.

"(Plt sekjen) tidak dibicarakan karena yang namanya plt tetap sekjen tapi secara administratif penandatanganan sesuai tata kerja yang ada," ujar Idrus seusai rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa malam.

(Baca juga : PAN Angggap Golkar Menghina DPR)

Dalam urusan administratif nantinya Idrus akan menunjuk salah satu wakil sekretaris jenderal yang ada untuk melakukan tugas sehari-hari sebagai sekjen.

Wasekjen tersebut memiliki kewenangan seperti sekjen yaitu untuk melakukan tandatangan untuk urusan administratif.

Adapun Golkar memiliki beberapa orang wasekjen dengan bidang-bidang yang berbeda.

"Wakil-wakil sekjen melakukan penandatanganan dan tugas-tugas administrasi sesuai bidangnya dan melakukan tandatangan atas persetujuan sekjen," kata Idrus.

(Baca juga : Pertahankan Novanto, Golkar Klaim Pertimbangkan Hati Nurani dan Opini Publik)

Idrus menambahkan, nantinya hanya ada satu wasekjen yang diminta mendampinginya untuk menandatangani surat. Sebab, para wasekjen lainnya tetap mengerjakan tugasnya pada bidang masing-masing.

"Karena wakil sekjen itu mendampingi ketua bidang yang ada," tuturnya.

Partai Golkar sepakat menunjuk Sekjen Idrus Marham untuk menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar. Idrus akan menjabat pelaksana tugas sampai gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto diputus.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X