Menurut Fahri Hamzah, Novanto Berhak Dibela Jokowi karena Jasanya

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai wajar jika Ketua DPR Setya Novanto yang kini menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP meminta perlindungan Presiden Joko Widodo.

Sebab, menurut Fahri, Novanto telah banyak membantu Presiden Jokowi dalam menjalankan kebijakannya.

"Misalnya tax amnesty, bayangkan negara banyak diuntungkan dengan tax amnesty. Pemilu, diberesin sama Golkar," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

"Kami sampai di rapim (rapat pimpinan) terpengaruh juga dan Pak Novanto punya kemauan, dan itu pesan dari Presiden, kemudian Undang-Undang Ormas," katanya.

Ia menambahkan, setiap memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama semua fraksi, Novanto selalu menyampaikan pesan mendukung kinerja pemerintah.

(Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Novanto Bertemu Jokowi Bicarakan Kasus e-KTP)

Karena itu, Fahri mengatakan, pimpinan DPR lain sering terpengaruh dengan posisi Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang notabene partai pendukung pemerintah.

"Nadanya kalau dipimpin Pak Novanto ini selalu bilang, 'Karena ini pesan dari Pak Jokowi.' Jadi, yang lain juga ikut saja. Jadi, Novanto enggak ada konflik wajahnya sama orang. Selama ini kalau memimpin (rapat), orang ikut saja," katanya.

ANTARA FOTO/Rosa Panggabean Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (19/11/2017). Ketua DPR tersebut dipindahkan dari RSCM Kencana ke rutan KPK. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/foc/17.

Tidak hanya kepada Presiden, Novanto juga mengajukan perlindungan kepada pimpinan lembaga penegak hukum.

"Saya sudah melakukan langkah-langkah, dari melakukan SPDP di kepolisian dan mengajukan surat perlindungan hukum, baik kepada Presiden, Kapolri, maupun Kejaksaan Agung. Saya juga sudah pernah praperadilan," kata Novanto.

(Baca juga: Novanto Ajukan Surat Perlindungan Hukum ke Presiden, Kapolri, dan Kejaksaan Agung)

Presiden Joko Widodo sendiri telah merespons permohonan perlindungan hukum yang diajukan Setya Novanto.

Jokowi tidak menyebutkan secara lugas apakah akan memberikan atau menolak permintaan perlindungan hukum tersebut. Jokowi hanya meminta Setya Novanto mengikuti prosedur hukum yang ada.

"Saya, kan, sudah menyampaikan kepada Pak Setya Novanto untuk mengikuti proses hukum yang ada. Sudah," ujar Jokowi saat dijumpai seusai menghadiri acara di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).