Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Ketua DPR Pengganti Novanto Tak Boleh Punya Rekam Jejak Korupsi

Kompas.com - 21/11/2017, 12:55 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Partai Golkar berhati-hati saat memilih kadernya menggantikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR.

ICW meminta pengganti Novanto tak punya rekam jejak terkait kasus korupsi.

"Kami merekomendasikan pimpinan DPR yang baru tidak punya track record (rekam jejak) dalam isu korupsi," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam jumpa pers di kantor ICW Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Berdasarkan data ICW, selama 18 bulan kepemimpinan Novanto, ada 16 kader Partai Golkar yang terjerat dan berurusan dengan kasus korupsi. ICW menilai, isu korupsi menjadi permasalahan utama di internal Partai Golkar.

(Baca juga: Menanti Ketua DPR Baru Pengganti Novanto...)

Guna menghindari persoalan yang sama, apalagi yang terkait dalam jabatan publik, menurut Donal, Partai Golkar tak boleh sembarang memilih kader sebagai ketua DPR.

Dengan demikian, diharapkan tak cuma citra Partai Golkar yang berubah. Namun, citra DPR yang rusak akibat keterlibatan Novanto dalam kasus korupsi dapat segera diperbaiki.

"Belajar dari pengalaman sebelumnya, penting bagi Golkar berhati-hati mengusulkan siapa yang jadi ketua DPR. Sebab, ini bukan hanya jadi beban pertaruhan Golkar, melainkan juga urusan publik. Golkar harus selektif," kata Donal.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid memastikan Setya Novanto tak akan lagi menjabat sebagai ketua DPR terhitung Selasa (21/11/2017).

Keputusan untuk menarik Novanto dari posisi ketua DPR akan diambil dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang digelar Selasa siang.

Novanto yang sudah ditahan KPK dinilai tidak lagi bisa menjalankan tugasnya sebagai ketua DPR.

(Baca: Nurdin Halid: Hari Ini Kita Putuskan Tarik Novanto dari Ketua DPR)

Kompas TV Setelah penahanan ketua umumnya, kini Partai Golkar belum menentukan sikap apakah mengganti ketua umum atau menunjuk pelaksana tugas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com