Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Diminta Pilih Plt Ketua Umum yang Namanya Tak Tercela

Kompas.com - 21/11/2017, 10:41 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) berharap Partai Golkar berupaya mengoreksi dan membenahi diri menyusul kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Pada Selasa (21/11/2017) siang, Golkar akan menggelar rapat pleno untuk melakukan konsolidasi internal setelah Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inisiator GMPG, Mirwan Bz Vauly mengingatkan agar Golkar memilih figur pelaksana tugas ketua umum yang memiliki integritas tinggi dan pro perubahan.

"Figur yang relatif lebih resolutif, netral, bisa merepresentasi mayoritas kelompok, dan namanya tidak pernah tercela di mata publik," kata Mirwan melalui pesan singkat, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga : Generasi Muda Golkar: Jangan Tunjuk Orang Dekat Novanto jadi Plt Ketum)

Figur yang ditunjuk Novanto untuk menjadi pelaksana tugas adalah Idrus Marham, yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Menurut Mirwan, sah saja bagi Novanto untuk mengusulkan nama. Namun usulan tersebut belum tentu disetujui peserta pleno.

Idrus, kata dia, menjadi salah satu figur yang masuk kategori pelaksana tugas yang disusun GMPG. Namun, sosok Idrus dinilai sangat identik dengan Novanto.

"Di catatan GMPG beliau adalah pelindung SN dan gemar memecat kader," kata dia.

Ia menegaskan, penunjukan pelaksana tugas ketua umum merupakan langkah yang strategis dan perlu dipikirkan dengan matang.

(Baca juga : Pimpinan Baru Golkar Berganti, Calon Kepala Daerah Diharapkan Tetap)

 

GMPG meminta agar pengurus DPP mampu memproklamasikan diri dengan tegas untuk memerangi korupsi dan menindak tegas kader-kader yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi secara internal, sebelum yang bersangkutan mempermalukan partai di ruang publik.

GMPG juga mengusulkan agar partai membentuk semacam komisi internal audit untuk menangani persoalan etik.

"Agar tidak lagi seperti sekarang, kader jadi bulan-bulanan persoalan etik di mata publik dan respon Partai Golkar hanya dengan metodologi tunggal bernama tetap solid," ucap Mirwan.

Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa siang, untuk melakukan konsolidasi internal setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditahan KPK.

Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham mengatakan, rapat pleno itu digelar berdasarkan masukan dari para senior partai merespons kondisi terkini partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Sesuai aspirasi yang berkembang dan termasuk senior-senior untuk melakukan rapat pleno," kata Idrus, di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).

Menurut Idrus, mayoritas senior Golkar menghendaki digelarnya konsolidasi internal dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kompas TV KompasTV merangkup tiga topik yang hangat dibahas hari ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com