Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Korporasi Terlibat Aliran Uang Korupsi E-KTP Bisa Kena TPPU

Kompas.com - 16/11/2017, 11:04 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah korporasi yang terlibat dalam korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) bisa dikenai sanksi pidana.

Sanksi itu tak cuma bagi perusahaan yang terlibat dalam proyek pengadaan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alxander Marwata mengatakan, perusahaan abal-abal yang digunakan hanya sebagai penampungan atau pengalihan uang dapat dikenai pasal pencucian uang.

"Kalau pelaku gunakan korporasi sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang, selain pengurusnya kami tindak, korporasi juga kami hukum, jadi bisa kena dua-duanya," ujar Alex saat ditemui di Gedung KPK Jakarta, Rabu (15/11/201.

(Baca juga : Menelusuri Dugaan Aliran Uang Proyek E-KTP untuk Setya Novanto)

Menurut Alex, sama seperti perorangan, korporasi juga bisa dijadikan subjek pelaku dalam tindak pidana pencucian uang.

Meski demikian, menurut Alex, pemidanaan korporasi dengan pasal pencucian uang perlu mencermati perusahaan dan pengurus di dalamnya.

Menurut Alex, apabila perusahaan dan pengurusnya adalah satu kesatuan yang tak terpisah, maka penuntutan dapat dilakukan bersama-sama.

(Baca juga : Ikut Lelang E-KTP, Perusahaan Keluarga Novanto Ternyata Fiktif)

Namun, apabila perusahaan tersebut sudah go public dan terpisah dengan pengurusnya, maka penuntutan terhadap pengurus dan korporasi dapat dilakukan terpisah.

"Kalau dengan pidana korupsi kami bisa merampas aset sekaligus menghukum korporasinya, kan tidak perlu juga berlapis-lapis. Karena tujuannya untuk uang pengganti dan menghukum korporasinya," kata Alex.

Menurut fakta persidangan kasus korupsi pengadaan e-KTP, sejumlah aliran dana yang diduga sebagai suap untuk pejabat negara, dialirkan ke beberapa perusahaan untuk menyamarkan asal-usul.

Bahkan, ada yang diputar hingga ke luar negeri.

Salah satunya, seperti dugaan suap untuk Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Kompas TV Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah tersangka kasus E-KTP Setya Novanto untuk dilakukan penjemputan oleh KPK.




Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Nasional
Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

Nasional
Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com