Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Struktur Komisioner Baru Komnas HAM

Kompas.com - 14/11/2017, 15:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komposisi kepengurusan tujuh orang komisioner baru Komnas HAM, Selasa (14/11/2017) telah terbentuk.

Posisi ketua dipercayakan kepada Ahmad Taufan Damanik.

"Latar belakang saya adalah dosen di USU sekaligus aktivis NGO dan enam tahun terakhir ini bekerja di komisi ASEAN," ujar Ahmad memperkenalkan diri kepada wartawan di kantornya.

(Baca juga : Komisioner Baru Komnas HAM Diminta Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat)

Posisi Wakil Ketua Bidang Internal dipercayakan kepada Hairansyah. Ia dikenal sebagai salah satu mantan Komisioner KPU Kalimantan Selatan.

Posisi Wakil Ketua Bidang Eksternal dipercayakan kepada Sandrayati Moniaga. Ia adalah satu-satunya komisioner Komnas HAM periode 2013- 2017 yang kembali terpilih di periode 2017-2022 ini.

"Beliau adalah aktivis lingkungan serta pegiat masyarakat adat," ujar Ahmad.

(Dari kiri ke kanan) Komisioner baru Komnas HAM, Mochammad Choirul Anam, Hairansyah, Ahmad Taufan Damanik, Sandrayati Moniaga, Beka Ulung Hapsara, Amiruddin Al Rahab dan Munafrizal Manan saat berfoto bersama di kantornya, Selasa (14/11/2017).Fabian Januarius Kuwado (Dari kiri ke kanan) Komisioner baru Komnas HAM, Mochammad Choirul Anam, Hairansyah, Ahmad Taufan Damanik, Sandrayati Moniaga, Beka Ulung Hapsara, Amiruddin Al Rahab dan Munafrizal Manan saat berfoto bersama di kantornya, Selasa (14/11/2017).

Selanjutnya, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM diserahkan kepada Beka Ulung Hapsara.

Ulung membawahi dua posisi, yakni Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan yang juga ia jabat rangkap dan Komisioner Pengkajian dan Penelitian yang dipercayakan pada Mochammad Choirul Anam.

Selain itu, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM dijabat Amiruddin Al Rahab. Ia membawahi dua posisi, yakni Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan yang ia jabat rangkap, Komisioner Mediasi yang dipercayakan pada Munafrizal Manan dan Komisioner yang diserahkan pada tim khusus.

Ahmad mengatakan, sidang paripurna pertama ini berjalan dengan penuh suasana terbuka dan keakraban. Ia yakin ke depan, Komnas Ham akan solid dalam bekerja.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com