Komisioner Baru Komnas HAM Diminta Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Kompas.com - 14/11/2017, 09:19 WIB
Koordinator KontraS, Yati Andriyani, berbicara dalam diskusi bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAKoordinator KontraS, Yati Andriyani, berbicara dalam diskusi bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Kontras Yati Andriyani mendorong tujuh orang komisioner baru Komnas HAM mengambil langkah kongkret demi penyelesaian sejumlah perkara HAM berat di masa lalu.

Pernyataan tersebut merespons peringatan 19 tahun peristiwa Tragedi Semanggi I pada 13 November 2017.

"Kami mendorong tujuh Komisioner Komnas HAM 2017-2022 untuk mengambil langkah konkret, inovatif dan akuntabel sesuai parameter keadilan korban," ujar Yati dalam keterangan persnya, Senin (13/11/2017).

"Komnas HAM ke depan harus mengambil langkah yang tepat dan strategis agar penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk Semanggi I, tidak berjalan di tempat," kata dia.

(Baca juga: Penyelesaian Pelanggaran HAM, Tantangan Anggota Komnas HAM 2017?2022)

Sesuai dengan sejumlah rujukan peraturan perundang-undangan, Komnas HAM diminta jangan sampai memberikan celah bagi Jaksa Agung untuk menghindari proses penyidikan perkara HAM berat di masa lalu, termasuk Semanggi I.

Yati berpendapat, Komisioner Komnas HAM periode sebelumnya telah gagal mendorong proses penyidikan kasus HAM berat masa lalu.

"Tidak adanya upaya inovatif dan kreatif Komnas HAM dan lemahnya kerja serta posisi Komnas HAM mengakibatkan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu mengalami stagnansi dan ping-pong antara kejaksaan, Komnas HAM dalam penyelesaiannya," ujar Yati.

Diketahui, Rapat Paripurna DPR RI pada 17 Oktober 2017 menetapkan tujuh orang sebagai Komisioner Komnas HAM.

(Baca: Rapat Paripurna DPR Tetapkan 7 Anggota Komnas HAM )

Ketujuh nama itu yakni Mochammad Choirul Anam, Beka Ulung Hapsara, Ahmad Taufan Damanik, Munafrizal Manan, Sandrayati Moniaga, Hairansyah dan Amiruddin Al Rahab. Mereka tinggal menunggu dilantik oleh Presiden Joko Widodo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Nasional
Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Nasional
Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Nasional
YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Nasional
Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Nasional
Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Nasional
Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Nasional
Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X