Kompas.com - 13/11/2017, 21:15 WIB
Ketua MUI yang juga Rais Aam PBNU Maruf Amin (kanan) berbincang dengan Ketua PBNU Said Aqil Siroj (kiri) dalam acara Grand Launching Hari Santri (Hasan) 2017 di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Acara yang  mengangkat tema Santri Mandiri, NKRI hebat itu merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Santri yang jatuh pada 22 oktober. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarKetua MUI yang juga Rais Aam PBNU Maruf Amin (kanan) berbincang dengan Ketua PBNU Said Aqil Siroj (kiri) dalam acara Grand Launching Hari Santri (Hasan) 2017 di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Acara yang mengangkat tema Santri Mandiri, NKRI hebat itu merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Santri yang jatuh pada 22 oktober.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj mewanti-wanti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin membuka kawasan Monumen Nasional untuk kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan kesenian.

"Kalau niatnya betul-betul untuk agama, saya dukung. Tapi kalau ada background-nya, target politik, kepentingan sesaat, jangka pendek, saya tentang. Agama jangan dijadikan alat politik," ujar Said Aqil di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).

Said menambahkan, jika niat Anies benar-benar untuk meningkatkan ketakwaan umat beragama, jangankan di Monas, di tempat publik lainnya pun juga harus dibuka untuk kegiatan tersebut.

Apalagi, jika kegiatan agama yang dimaksudkan bukan hanya untuk ibadah agama Islam, melainkan juga untuk kegiatan ibadah agama lainnya. Said akan mendukung penuh.

Baca juga: Anies Akan Ubah Pergub agar Monas Bisa Dipakai buat Kegiatan Keagamaan

"Tapi kalau betul-betul untuk agama, mau di Monas, mau di Senayan, mau di mana saja. Mau itu Maulid Nabi, doa bersama, acara agama-agama yang lain, itu bagus sekali," ujar Said.

Diberitakan, Gubernur Anies mewacanakan membuka kawasan Monas untuk kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan kesenian masyarakat. Anies akan mengubah peraturan gubernur yang mengatur tentang hal tersebut.

"Sekarang itu tidak boleh untuk kegiatan kebudayaan, kegiatan kesenian, atau kegiatan pengajian juga tidak boleh. Jadi bukan hanya kegiatan agama. Karena itu, nanti akan ada perubahan pergub," kata Anies di Balaikota, Senin.

Kompas TV Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengubah larangan acara keagamaan di kawasan Monas, Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus 'Unlawful Killing' Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus "Unlawful Killing" Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Nasional
Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Nasional
Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Nasional
Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Nasional
Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Nasional
KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

Nasional
Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Nasional
KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

Nasional
RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

Nasional
Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Nasional
Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Nasional
KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

Nasional
 Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.