Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Situasi yang Menggambarkan "Kekalapan" Kuasa Hukum Novanto...

Kompas.com - 13/11/2017, 12:56 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai reaksi yang ditunjukan pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi, setelah kliennya kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik mengundang banyak kritik.

Di mata Generasi Muda Partai Golkar, sikap dan pernyataan Fredrich Yunadi kepada publik menggambarkan tiga situasi.

"Pertama, bahwa dia mewakili sikap SN (Setya Novanto) yang memang akan habis-habisan menentang dan melakukan perlawanan terhadap KPK," kata Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Selaku ketua lembaga tinggi negara dan pimpinan partai politik, kata Ahmad, sikap Novanto yang tidak mau datang memenuhi panggilan KPK merefleksikan seakan-akan rasa tidak hormat pada proses hukum di Indonesia.

(Baca: Fahri Hamzah Sebut Penetapan Tersangka Novanto Sandiwara KPK)

Bahkan, sikap kontradiktif itu dinilai mencerminkan keangkuhan Novanto yang sepertinya ingin mengatur institusi penegak hukum lain untuk bersama berhadapan dengan KPK.

Hal ini merujuk kepada reaksi Fredrich melaporkan dua pimpinan dan dua penyidik KPK ke Bareskrim Polri, Jumat (10/11/2017), tidak berselang lama setelah Novanto ditetapkan sebagai tersangka.

Kedua, sikap dan pernyataan Fredrich diyakini Ahmad didasari powerful-nya kemampuan Novanto memberikan informasi dan meyakinkan bahwa posisinya masih sangat kuat, termasuk adanya dukungan dari penguasa.

"Atau memang bisa jadi dia benar-benar mendapatkan perintah langsung dari oknum pro-Setya Novanto yang saat ini berada di lingkaran kekuasaan atau Istana," kata Ahmad.

Adapun gambaran ketiga dari sikap dan pernyataan reaktif Fredrich dianggap sebagai dagelan.

Sebab, ucap Ahmad, apa yang disampaikan kepada publik membolak-balikkan logika dan mengajarkan rakyat ke arah kesesatan berpikir dalam memahami hukum.

Atas gambaran situasi itu, kata Ahmad, KPK tidak boleh lagi kalah cepat, kalah cerdik, dan kalah ngotot serta harus tegas untuk segera melakukan penahanan terhadap Novanto.

Kompas TV Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com