Kompas.com - 13/11/2017, 12:49 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut penetapan tersangka terhadap Ketua DPR Setya Novanto merupakan sandiwara.

Novanto sebelumnya kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP untuk kedua kalinya.

"Ini karangan-karangan yang tidak ada dasar validnya di dalam hukum," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Fahri menyebutkan, pada awal kasus e-KTP diungkap, KPK menyampaikan bahwa mastermind atau "otak" proyek tersebut adalah politisi Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Ketua Fraksi Partai Demokrat saat itu Anas Urbaningrum, dan Setya Novanto saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Namun, Fahri mempermasalahkan pada perjalanan pengusutan kasus e-KTP justru keterlibatan Nazaruddin dan Anas tak dilanjutkan.

"Keterlibatan Nazar dan Anas mana? Kok, enggak ada? Berani enggak KPK membongkar partai berkuasa di masa itu? Kenapa larinya ke Golkar? Kan, Golkar bukan partai penguasa," ujar Fahri.

(Baca juga: Tak Penuhi Panggilan KPK, Novanto Kembali Beralasan Izin Presiden)

Anas kemudian menjabat Ketua Umum Partai Demokrat saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden. Sementara Nazaruddin menjadi Bendahara Umum di bawah kepemimpinan Anas.

Anas dan Nazaruddin sendiri menjadi terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK.

Di samping itu, Fahri juga mempermasalahkan kerugian negara akibat kasus e-KTP yang disebut mencapai Rp 2,3 triliun. Menurut dia, kerugian tersebut hingga kini tak terbukti.

Hal itu, kata dia, telah diperkuat dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Fahri menyebutkan, BPK mengatakan tak ada kerugian negara, yang ada hanya pembayaran yang kurang. Sementara BPKP, ujar Fahri, menyatakan bahwa tak ada masalah dalam audit harga pengadaan.

Ia menambahkan, dirinya mendapatkan informasi bahwa ada pimpinan KPK yang menyatakan bahwa Novanto harus diproses hingga masuk penjara.

"Kata mereka, 'Bagi kami Setya Novanto adalah mahkota KPK. Kalau dia tidak dipenjara, hancurlah KPK'," ujar Fahri.

"Itu konfirmasinya datang dari beberapa tempat, kemudian juga Pak Nov istilahnya mengiyakan," katanya.

(Baca juga: Harapan Setya Novanto pada HUT-nya Saat Kembali Jadi Tersangka)

Ketua DPR Setya Novanto (batik coklat) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi NarogongKOMPAS.com/Andreas Lukas Altobeli Ketua DPR Setya Novanto (batik coklat) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong
Menurut Fahri, sulit mengungkap peristiwa pidana yang dilakukan Novanto karena memang hal itu dicari-cari KPK. Fakta yang diungkap pada persidangan, menurut dia, hanya soal pertemuan-pertemuan yang dihadiri Novanto.

"Sekarang kasus apa sih ini sebetulnya? Mastermind-nya enggak diungkap, partai penguasa dilindungi, Golkar diburu ketua umumnya, kerugian negara juga enggak ada. Sekarang apa lagi nih yang mau disandiwarakan?" katanya.

Dalam dakwaan terhadap dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, Novanto diduga menjadi pendorong disetujuinya anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

Kesepakatannya, dari anggaran Rp 5,9 triliun, 51 persen anggaran atau sejumlah Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belaja rill proyek.

Sisanya 49 persen atau Rp 2,5 triliun akan dibagi kepada sejumlah pihak.

(Baca juga: Dakwaan Kasus Korupsi e-KTP, Setya Novanto Diberi Jatah Rp 574 Miliar)

Sementara rincian dari 49 persen itu adalah, pejabat Kemendagri direncanakan dapat 7 persen dan sejumlah anggota Komisi II DPR dianggarkan 5 persen.

Selain itu, kepada Novanto dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong 11 persen atau senilai Rp 574.200.000.000. Anas dan Nazaruddin juga direncanakan mendapat 11 persen.

Kemudian, sisa 15 persen akan diberikan sebagai keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan.

Menurut KPK, uang suap dibagi-bagikan terlebih dahulu sebelum anggaran Rp 5,9 triliun itu disetujui di DPR. Cara korupsi seperti itu dikenal dengan praktik ijon.

"Pada dua tahap awal proyek, kami menemukan indikasi yang disebut dengan praktik ijon," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta pada 7 Maret 2017.

(Baca: KPK: Ada Praktik Ijon dalam Kasus Korupsi e-KTP)

Kompas TV Setya Novanto terus melakukan perlawanan hukum terhadap penetapannya kembali sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelak Tawa Hiasi Sidang 'Obstruction of Justice' Pembunuhan Brigadir J, Gara-gara Jaksa Ini...

Gelak Tawa Hiasi Sidang "Obstruction of Justice" Pembunuhan Brigadir J, Gara-gara Jaksa Ini...

Nasional
Cerita Orangtua Bharada E Saat Dijemput Brimob di Awal Kasus Pembunuhan Brigadir J Mulai Terungkap

Cerita Orangtua Bharada E Saat Dijemput Brimob di Awal Kasus Pembunuhan Brigadir J Mulai Terungkap

Nasional
Misteri Pistol Glock Dipakai Ferdy Sambo Buat Tembak Brigadir J

Misteri Pistol Glock Dipakai Ferdy Sambo Buat Tembak Brigadir J

Nasional
Bharada E Ungkap Mobil Ferdy Sambo dan Istri Selalu Dilengkapi Senapan

Bharada E Ungkap Mobil Ferdy Sambo dan Istri Selalu Dilengkapi Senapan

Nasional
Ferdy Sambo Disebut Pakai 2 Senjata Api Rekayasa TKP Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo Disebut Pakai 2 Senjata Api Rekayasa TKP Kasus Brigadir J

Nasional
Bharada E Yakin Ferdy Sambo Pakai Pistol Glock Habisi Brigadir J

Bharada E Yakin Ferdy Sambo Pakai Pistol Glock Habisi Brigadir J

Nasional
Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Kedepankan Politik Adu Ide, Bukan Adu Domba

Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Kedepankan Politik Adu Ide, Bukan Adu Domba

Nasional
Korban Pencabulan Anak Kiai di Jombang, Disekap, Ditendang, Dilempar Rokok yang Menyala

Korban Pencabulan Anak Kiai di Jombang, Disekap, Ditendang, Dilempar Rokok yang Menyala

Nasional
Kejagung Tahan 2 Eks Petinggi PT Surveyor Indonesia Terkait Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Kejagung Tahan 2 Eks Petinggi PT Surveyor Indonesia Terkait Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Nasional
Menkominfo Sebut Mantan Menhub Frans Seda Berjasa Jadi Perintis Kebijakan Telekomunikasi

Menkominfo Sebut Mantan Menhub Frans Seda Berjasa Jadi Perintis Kebijakan Telekomunikasi

Nasional
Pemerintah Mulai Pembangunan Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur

Pemerintah Mulai Pembangunan Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur

Nasional
Daftar 340 Obat Sirup yang Dinyatakan BPOM Aman Dikonsumsi

Daftar 340 Obat Sirup yang Dinyatakan BPOM Aman Dikonsumsi

Nasional
Calon Panglima TNI Yudo Margono Jalani 'Fit and Proper Test' di DPR Hari Ini

Calon Panglima TNI Yudo Margono Jalani "Fit and Proper Test" di DPR Hari Ini

Nasional
Menteri PUPR Sebut Pembangunan Kantor Presiden di IKN Sudah Dimulai

Menteri PUPR Sebut Pembangunan Kantor Presiden di IKN Sudah Dimulai

Nasional
Dewan Pakar DPW Nasdem Beberkan Panjangnya Proses Tentukan Anies Jadi Capres 2024

Dewan Pakar DPW Nasdem Beberkan Panjangnya Proses Tentukan Anies Jadi Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.