Benarkah KPK Butuh Izin Presiden untuk Periksa Setya Novanto?

Bantah lindungi Novanto

Saat dikonfirmasi Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti membantah jika pihaknya melindungi Ketua DPR RI Setya Novanto untuk tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Enggak, enggak ada," ujar Damayanti saat ditemui di Gedung Sekretariat Jenderal DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2017).

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI, Damayanti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Dirinya dihubungi oleh Kepala Biro Pimpinan DPR bahwa ada surat panggilan dari KPK untuk Novanto.

Namun, di sisi lain ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemanggilan Novanto perlu izin presiden.

Baca juga : Kirim Surat Ke KPK, Plt Sekjen DPR Bantah Lindungi Novanto

"Kami buat suratnya. Saya kirimin, sudah, enggak ada masalah. Itu saja," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK perlu membaca surat tersebut terlebih dahulu untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Pertama tentu harus kita baca dan pelajari lebih dulu," kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (6/11/2017).

KPK juga belum mengetahui apakah surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPR itu dibuat dengan sepengetahuan Novanto atau tidak. Pasalnya, KPK juga sebelumnya menerima surat dengan kop nama dan tanda tangan dari Novanto.

Hingga kemarin sore, KPK belum menerima pemberitahuan langsung dari Novanto ataupun kuasa hukumnya. KPK juga meminta semua pihak tidak menarik-narik Presiden dalam kasus ini.

"Presiden saya kira punya tugas yang jauh lebih besar. Jadi jangan sampai kemudian ketika itu tidak diatur, Presiden juga ditarik-tarik pada persoalan ini," ujar Febri.

Novanto lakukan blunder

KOMPAS.com/Kristian Erdianto Ahli yang diajukan oleh KPK dalam sidang sidang uji materi terkait hak angket, Refly Harun, usai memberikan keterangan ahli dari pihak pemerintah dalam sidang uji materi pasal 79 ayat (3) UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).

"Korupsi adalah tindak pidana khusus bahkan dilabeli sebagai extra ordinary crime. Jadi tidak ada alasan bagi Ketua DPR untuk mangkir dari pemeriksaan KPK," kata Refly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Ia menilai, pihak Novanto kurang cermat karena hanya melihat satu ayat pada pasal tersebut.

"Saya kira sangat blunder dan menurut saya staf-stafnya tidak membaca ini secara cermat," sambungnya.

Namun, kata Refly, terlepas dari perdebatan ini, seharusnya Novanto tetap memenuhi panggilan. Sebab, seorang pejabat publik seperti Ketua DPR diharapkan dapat memberikan contoh yang baik bagi publik.

Dengan kejadian ini, Refly menilai publik justru diberikan tontonan yang membuat semua orang tertawa melalui rangkaian kejadian sepanjang proses hukum Novanto.

"Kita tidak bisa menuduh, tetapi rangkaian peristiwa yang disajikan membuat publik bertanya tanya dan tertawa," ujarnya.